Kabupaten Bekasi – Satu per satu, aroma busuk perilaku politik di tubuh PDI Perjuangan Kabupaten Bekasi menyeruak ke ruang publik.
Empat anggota DPRD dari Fraksi PDIP tersangkut kasus hukum dan moral, sementara mesin partai tampak lebih sibuk merawat kekuasaan ketimbang integritas kader. Desakan reformasi kini tak lagi bisa diabaikan.
Kritik keras datang dari Mahamuda, kelompok pemuda berbasis intelektual di Bekasi. Firman Setiaji, juru bicaranya, melihat rangkaian skandal ini bukan sekadar aib individu, melainkan cermin kegagalan kelembagaan PDIP menjalankan fungsi kaderisasi politik.
“Pembinaan karakter di PDIP Bekasi nyaris nihil. Ade Kunang jangan jadi ketua yang hanya mengurusi kompromi politik senioritas,” kata Firman, Demisioner Ketua Hima Arsitektur Universitas Pelita Bangsa, Selasa (9/12/2025).
Bagi Firman, persoalan ini bukan muncul semalam. Ia melihat ada pola pembiaran bertahun-tahun di mana kader bermasalah dilindungi selama masih memiliki manfaat elektoral dan akses anggaran.
“Sebagai pimpinan baru yang masih fresh, Ade Kunang harus tetap berpegang teguh pada AD/ART, Peraturan Organisasi, dan ideologi partai,” tegasnya.
Empat Nama, Empat Borok
1. Korupsi Berulang: Kebal Sanksi, Kebal Malu (Initial S)
Sudah pernah dipenjara karena jual beli proyek, kini kembali ditetapkan sebagai tersangka korupsi tunjangan perumahan DPRD oleh Kejati Jabar. Pertanyaan publik: bagaimana kader eks-narapidana korupsi masih diberi kursi dan kepercayaan?
2. Politik Intimidasi (Initial J)
Dilaporkan atas dugaan pengancaman yang kini ditangani Polres Metro Bekasi dan telah ditetapkan tersangka. Menguat indikasi praktik politik otot masih menjadi budaya bagi sebagian legislator.
3. Skandal Cinta dan Kuasa di BUMD (Initial P)
Terlibat isu perselingkuhan dengan oknum petinggi Perumda Tirta Bhagasasi. Ironisnya, SK direksi terkait kemudian dibatalkan. Publik mencium aroma transaksi politik dan kedekatan kuasa dalam kasus ini.
4. Legislator Beringas, Warga Jadi Korban (Initial N)
Dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas dugaan penganiayaan terhadap masyarakat. Video pengeroyokan viral, memperlihatkan arogansi kuasa yang makin vulgar.
DPC Diam, DPP Tak Tegas
Di tengah hiruk pikuk kasus, PDIP Bekasi justru terkesan memilih strategi bungkam dan menunggu badai lewat. Tak ada pencopotan, tak ada evaluasi keanggotaan, tak ada sikap politik yang jelas.
Menurut sejumlah sumber internal—yang memilih tak disebut namanya—struktur partai di Bekasi terbelah antara mereka yang ingin bersih-bersih dan mereka yang masih nyaman dalam politik dagang sapi.
Firman menegaskan ini bukan lagi urusan etika semata.“Ini soal marwah partai dan lembaga negara. Jika dibiarkan, publik akan menganggap PDIP Bekasi identik dengan korupsi dan skandal,” tegasnya.
Ia menuntut DPP turun tangan, bukan hanya mengirimkan surat peringatan.
“DPP PDIP jangan jadi penyelamat politisi bermasalah. Jika pusat diam, pembusukan ini akan jadi wajah PDIP di Bekasi,” tegas Firman.
Ancaman Elektoral di Depan Mata
Skandal beruntun ini muncul saat PDIP tengah berjuang mempertahankan basis massa di Bekasi, wilayah yang semakin kompetitif dan pragmatis. Pemilih hari ini cepat muak pada partai yang gagal menjaga moral kadernya.
Jika tindakan tegas tak kunjung dilakukan, PDIP berisiko kehilangan legitimasi di mata publik.
Ikuti Kami di GOOGLE NEWS
Simak berita seputar Bekasi di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Gobekasi.id WhatsApp Channel : https://whatsapp.com/channel/0029VarakafA2pLDBBYbP32t. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.
