Kabupaten Bekasi – Gelombang protes mahasiswa mengguncang Pusat Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi di Sukamahi, Cikarang Pusat, Kamis (2/4/2026). Ratusan massa yang tergabung dalam aliansi organisasi kemahasiswaan Cipayung Plus menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran di depan Gedung Bupati Bekasi.
Suasana sempat memanas ketika massa aksi mencoba merangsek masuk melewati gerbang utama hingga berhasil mencapai teras Gedung Bupati. Aksi ini merupakan akumulasi kekecewaan terhadap tata kelola pemerintahan yang dinilai tidak berpihak pada rakyat kecil.
Tujuh organisasi kepemudaan yang turun ke jalan di antaranya adalah HMI, GMKI, GMNI, PMII, Hima Persis, IMM, dan LMND. Mereka membawa sejumlah rapor merah terkait kondisi Kabupaten Bekasi saat ini.
“Kami melakukan aksi ini berdasarkan keresahan yang kami akumulasikan dari berbagai persoalan di Kabupaten Bekasi yang hingga kini belum terselesaikan,” tegas Adhil Laksono Murti, Ketua HMI Cabang Bekasi sekaligus perwakilan massa aksi.
Ironi Pendapatan Triliunan, Kesejahteraan Rakyat Stagnan
Dalam agitasinya, aliansi Cipayung Plus menyoroti kontradiksi tajam antara capaian pendapatan daerah yang dibanggakan pemerintah dengan realitas pahit di lapangan.
Berdasarkan data realisasi hingga 31 Maret 2026, Kabupaten Bekasi mencatatkan penerimaan Pajak Barang dan Jasa Daerah (PBJT) mencapai lebih dari Rp219 miliar, serta Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang menembus Rp181 miliar.
Baca Juga: Sempat Bikin Demo, Dana Kompensasi Bau Burangkeng Akhirnya Dibayar
“Kabupaten Bekasi hari ini bukan kekurangan anggaran, melainkan kekurangan keberpihakan. Ketika rakyat menjadi penyumbang utama pendapatan daerah melalui pajak, mereka justru tidak menjadi prioritas utama dalam kebijakan,” tulis pernyataan sikap aliansi tersebut.
Delapan Tuntutan Utama Cipayung Plus
Para mahasiswa mendesak pemerintah daerah untuk segera melakukan langkah konkret terhadap beberapa sektor krusial, antara lain:
Layanan Kesehatan: Memperbaiki fasilitas dan kualitas layanan agar warga tidak perlu berobat ke luar daerah.
Infrastruktur: Perbaikan jalan rusak dan solusi permanen penanganan banjir (bukan sekadar respons darurat).
Pendidikan: Jaminan hak pendidikan bagi mahasiswa tidak mampu dan evaluasi program beasiswa.
Ketenagakerjaan: Jaminan kerja bagi warga lokal di tengah masifnya investasi industri.
BUMD: Evaluasi total kinerja Badan Usaha Milik Daerah yang dinilai minim kontribusi PAD dan tidak transparan.
Pemberantasan Korupsi: Penegakan hukum yang sistematis dan transparansi mutasi jabatan.
Organisasi Kepemudaan: Mosi tidak percaya terhadap KNPI Kabupaten Bekasi.
Transparansi Anggaran: Menuntut akses informasi publik terkait pengelolaan APBD secara terbuka.
Mahasiswa Bertahan, Wakil Ketua DPRD Turun Tangan
Hingga pukul 19.00 WIB, massa aksi masih bertahan di teras Gedung Bupati dengan penjagaan ketat aparat kepolisian dan Satpol PP. Mereka bersikukuh ingin bertemu langsung dengan Plt Bupati Bekasi dan Sekretaris Daerah.
“Jika mereka tidak menemui kami, kami akan tunggu di ruangannya sampai mereka datang,” ujar Adhil.
Merespons aksi tersebut, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Budi Muhammad Mustofa, didampingi anggota Fraksi PKS, Saeful Islam, tampak hadir menemui para mahasiswa untuk mendengarkan aspirasi dan berdialog di tengah kerumunan massa.
Ikuti Kami di GOOGLE NEWS
Simak berita seputar Bekasi di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Gobekasi.id WhatsApp Channel : https://whatsapp.com/channel/0029VarakafA2pLDBBYbP32t. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya
