Bekasi — Program Magang ke Jepang yang digagas oleh Wali Kota Bekasi pada medio Oktober 2025, menjadi angin segar bagi anak muda.
Dari ribuan anak muda yang mengadu nasib, 100 orang terpilih berdiri tegak dengan busana rapi. Mereka adalah produk penyaringan ketat program pemagangan ke Jepang yang digadang-gadang Pemerintah Kota Bekasi sebagai jawaban atas tingginya angka pengangguran terbuka.
Di balik senyum merekah para peserta, Wali Kota Bekasi Tri Adhianto melontarkan narasi besar: ini adalah langkah taktis membentuk sumber daya manusia yang tangguh, disiplin, dan berdaya saing internasional.
Namun, narasi megah yang diproduksi di atas panggung seremoni perlahan berubah menjadi ketidakpastian yang berlarut-larut. Hampir satu tahun berlalu, panggung itu telah runtuh digantikan oleh keheningan dari Gedung Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Bekasi.
Seratus anak muda yang memegang janji manis pemerintah kini mengapung dalam ketidakpastian. Tanpa pelatihan bahasa, tanpa kepastian tahapan seleksi lanjutan, dan yang paling krusial: tanpa kepastian kapan—atau apakah—mereka benar-benar akan berangkat ke Negeri Sakura.
Kasus ini menjadi cermin retak manajemen ketenagakerjaan di tingkat daerah. Ketika diplomasi luar negeri lebih agresif dipamerkan di media massa dibandingkan dengan eksekusi teknis di lapangan, warga pemegang tiket “harapan” justru menjadi pihak yang paling dirugikan.
Menggantung di Antara Janji dan Ketidakpastian
Menunggu tanpa batas waktu yang jelas adalah bentuk kerugian yang nyata bagi usia produktif. Untuk lolos dari eliminasi ribuan pesaing, para peserta telah mengorbankan waktu, tenaga, hingga kesempatan kerja lain.
Namun, respons yang mereka dapatkan dari otoritas terkait selama rentang waktu satu tahun hanyalah keheningan.
Salah satu peserta, Rizky, menumpahkan kepasrahannya. Ia mengaku telah menolak beberapa penawaran kerja lokal demi fokus menyiapkan diri menyambut panggilan pelatihan resmi dari Disnaker.
“Kami sudah mengikuti seluruh proses seleksi resmi dan menunggu sejak tahun lalu. Kalau memang ada tahapan lanjutan, kami siap mengikuti penuh. Tapi tolong beri kami kejelasan. Kami hanya ingin tahu kapan pelatihan dimulai dan bagaimana kepastiannya, agar kami tidak terus-menerus menolak kesempatan lain demi harapan kosong,” ujarnya, Kamis (27/8/2026).
Mereka menyadari betul bahwa prosedur ketenagakerjaan internasional menuju Jepang bukan perkara mudah. Ada proses legalitas, pelatihan bahasa, sertifikasi keterampilan, hingga penyesuaian budaya yang membutuhkan proses panjang.
Namun, ketidakberadaan informasi dari Disnaker memicu keputusasaan.
“Kami mengerti ini butuh proses, tidak bisa hari ini lolos besok langsung terbang. Ada pelatihan bahasa dan administrasi. Tapi masalahnya, tidak ada informasi sama sekali yang mengalir ke kami. Jangan sampai kami dibuat menunggu tanpa tahu apakah program ini sebenarnya masih berjalan atau sudah diam-diam dibatalkan,” tegasnya.
Sikap tertutup dan lambannya komunikasi publik dari Disnaker Kota Bekasi menyingkap celah krusial dalam pelayanan publik: tiadanya akuntabilitas pasca-seremoni.
Ketika sebuah program publik diumumkan secara masif ke media, keterbukaan informasi mengenai perkembangan program tersebut seharusnya menjadi kewajiban publik, bukan kemewahan yang harus dimohon-mohon oleh warga.
Paradoks Diplomasi “Sister City” dan Realitas Lapangan
Ironi ketidakpastian 100 peserta ini kian benderang jika disandingkan dengan manuver diplomasi luar negeri Pemkot Bekasi. Rekam jejak kerja sama internasional Pemkot Bekasi sejatinya sangat aktif, khususnya dalam menjajaki hubungan bilateral dengan sejumlah pemerintah daerah di Jepang.
Bekasi tercatat intensif membangun komunikasi dengan Kota Susaki serta Kota Izumisano. Bahkan, pada April 2026—di saat para peserta magang sudah menunggu lebih dari setengah tahun tanpa kepastian—Pemkot Bekasi secara seremonial menandatangani Letter of Intent (LoI) kerja sama Sister City dengan Pemerintah Kota Izumisano.
Dari sembilan sektor kerja sama yang disepakati, isu ketenagakerjaan ditaruh di garda depan. Pemkot Bekasi bahkan sempat memboyong pejabatnya terbang ke Izumisano untuk menginjakkan kaki di sejumlah perusahaan penerima tenaga kerja Indonesia.
Namun, di sinilah letak paradoks utamanya. Di satu sisi, pemerintah daerah gencar memamerkan capaian penandatanganan dokumen dan kunjungan kerja ke pabrik-pabrik di Jepang.
Di sisi lain, 100 peserta yang sudah lolos seleksi di daerah justru dibiarkan tanpa pelatihan bahasa maupun kejelasan operasional. Ada jurang pemisah yang lebar antara keriuhan diplomasi di tingkat pejabat dengan kesiapan teknis di birokrasi bawah.
Penandatanganan dokumen kerja sama luar negeri seolah hanya dijadikan ajang pencitraan politik jangka pendek tanpa diimbangi kesiapan tiga aspek dasar: kepastian alokasi anggaran pelatihan dalam APBD, penunjukan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) yang terakreditasi, serta transparansi skema hukum keberangkatan.
Tanpa eksekusi pada tiga aspek dasar ini, kunjungan kerja ke Jepang tak lebih dari sekadar agenda seremonial yang menghamburkan sumber daya.
Gaya Birokrasi Seremonial yang Mengorbankan Warga
Fenomena yang terjadi di Kota Bekasi menggambarkan penyakit kronis birokrasi daerah: gandrung seremoni, namun gagap dalam eksekusi.
Padahal, seremoni hanyalah sebagian kecil dari keseluruhan kerja birokrasi. Bagian terbesarnya adalah kerja teknis: menyusun kurikulum pelatihan, memastikan kuota penyerapan tenaga kerja di negara tujuan, mengurus dokumen visa kerja, hingga memberikan pendampingan bagi peserta.
Ketika Disnaker Kota Bekasi membiarkan 100 peserta menunggu hingga setahun tanpa kepastian, ada biaya sosial-ekonomi yang sangat besar yang harus ditanggung oleh para peserta.
Pertama, kerugian usia produktif akibat jeda waktu tanpa kegiatan yang jelas. Kedua, kerugian finansial dan tekanan psikologis karena membatasi diri untuk tidak mengambil pekerjaan lain. Ketiga, tergerusnya kepercayaan publik terhadap program-program pemerintah daerah.
Otoritas daerah tidak boleh berlindung di balik alasan rumitnya proses diplomasi. Jika proses tersebut memang memakan waktu bertahun-tahun, seharusnya proses seleksi peserta tidak dilakukan terlalu dini hingga menyandera nasib banyak orang.
Pemkot Bekasi harus mengusut mengapa sebuah program yang diluncurkan secara resmi oleh Wali Kota tidak memiliki perencanaan operasional yang matang. Birokrasi yang bekerja tanpa perhitungan matang harus dievaluasi agar kejadian serupa tidak berulang.
Ikuti Kami di GOOGLE NEWS
Simak berita seputar Bekasi di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Gobekasi.id WhatsApp Channel : https://whatsapp.com/channel/0029VarakafA2pLDBBYbP32t. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.
