Gubernur Ridwan Kamil dikabarkan berencana melakukan kunjungan ke Kota Bekasi pada, Minggu (22/3/2020) pukul 10.WIB. Kedatangan orang nomor satu di Jawa Barat itu bertujuan untuk melakukan tes kesehatan massal dengan prediksi 10 ribu orang di Stadion Patriot Candrabhaga.
Anggota DPRD Kota Bekasi, Ahmad Ushtuchri mengapresiasi langkah Ridwan Kamil. Hanya saja, ia meminta agar tes kesehatan massal itu tidak dilakukan secara masif di satu titik, apalagi sampai menyebabkan kemacetan.
“Karena berpotensi kerawanan penyebaran Covid-19 (Virus Corona),” kata Ushtuchri, Sabtu (21/3/2020) kepada gobekasi.id dalam sambungan selularnya.
Ustuchri menyarankan, agar pelaksanaan tes kesehatan massal itu dilakukan tidak pada satu titik atau di Stadion Patriot Candrabhaga yang terletak di Jalan Ahmad Yani, Bekasi Selatan, Kota Bekasi. Namun, bisa dilakukan pada wilayah-wilayah tertentu atau yang memang dikategorikan rawan.
“Ada contoh yang sangat baik di Korea Selatan dimana tes keswhatan dengan memakai bilik dari bahan material tertentu yang interaksi antara masyarakat dengan yang mengetes kesehatan itu tidak secara langsung, melainkan melalui boks telepon. Tapi intinya kita menyambut baik dengan pemeriksaan kesehatan agar segera terpetakan penyebaran Covid-19 ini,” ujarnya.
Langkah itu juga dianggap untuk menyadarkan kesadaran masyarakat terkait status yang ditetapkan oleh WHO atau organisasi kesehatan dunia bahwa Virus Corona sudah masuk dalam kondisi Panedemi. Karenanya, untuk menekan status itu butuh kesadaran dari masyarakat Kota Bekasi.
“Kita semua yang menetukan apakah Pandemi ini dapat berhenti, agar terhidar dari penyebaran drastis seperti yang diprediksi banyak orang. Kita berharap agar memasuki bulan syaban dan ramadan, (penyebaran virus) ini dapat dientaskan melalui sosial distancing atau jaga jarak,” imbuhnya.
Ia juga berharap agar Pemerintah Kota Bekasi dapat menemukan formula sosialisasi atau pemahaman kepada masyarakat luas tentang kondisi terkini. Menurutnya, sosialisasi ini juga harus diselaraskan dengan bahasa yang dapat dipahami diluar bahasa kedokteran.
“Sosilasisasi harus dengan bahasa rakyat agar sampai ke plosok-plosok wilayah. Juga bertujuan untuk menghindari kesalahpahaman karena selama ini masyarakat kirang aware dengan bahasa Covid-19 ini,” pungkasnya.
(YUN)
