Bekasi  

Pemkab Bekasi Dinilai Lemah Siapkan Tenaga Kerja Terampil, Pengangguran Tetap Tinggi

Sejumlah pekerja pabrik berjalan di luar area pabrik saat jam istirahat di Boyolali, Jawa Tengah, Selasa (7/4/2020). Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan dampak dari wabah virus COVID-19 menyebabkan sebanyak 452.657 orang harus dirumahkan dan di-PHK atau pemutusan hubungan kerja yang terdiri dari pekerja di sektor formal dan informal. ANTARA FOTO/Aloysius Jarot Nugroho/hp.
Sejumlah pekerja pabrik berjalan di luar area pabrik saat jam istirahat di Boyolali, Jawa Tengah, Selasa (7/4/2020). Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan dampak dari wabah virus COVID-19 menyebabkan sebanyak 452.657 orang harus dirumahkan dan di-PHK atau pemutusan hubungan kerja yang terdiri dari pekerja di sektor formal dan informal. ANTARA FOTO/Aloysius Jarot Nugroho/hp.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Bekasi masih tinggi, meski menurun tipis dari 8,87 persen pada 2023 menjadi 8,82 persen pada 2024.

Kelemahan Pemkab Bekasi dalam menyiapkan tenaga kerja terampil menjadi sorotan, terutama karena tingginya persaingan dengan pekerja pendatang.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) 2024, angkatan kerja di Kabupaten Bekasi mencapai lebih dari 2 juta jiwa setiap tahunnya.
Namun, tingginya jumlah angkatan kerja tidak sejalan dengan kesiapan tenaga kerja lokal untuk bersaing di dunia industri.

Tokoh buruh sekaligus Anggota Komisi IX DPR RI, Obon Tabroni, menilai bahwa lemahnya penyiapan tenaga kerja terampil menjadi penyebab utama pengangguran yang tinggi.

“Banyak tenaga kerja lokal kalah bersaing dengan pendatang. Pemerintah perlu fokus pada peningkatan keterampilan tenaga kerja agar siap bersaing,” ujarnya, dikutip Sabtu (18/1/2025).

Obon juga menyoroti ketidaksesuaian antara keterampilan angkatan kerja dan kebutuhan dunia industri.

“Banyak lulusan yang spesifikasinya tidak sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Akibatnya, perusahaan lebih memilih pekerja dari luar daerah,” tambahnya.

Ia menyarankan penyesuaian kurikulum pendidikan dengan kebutuhan industri sebagai langkah jangka panjang.

Menanggapi persoalan ini, Penjabat (Pj) Bupati Bekasi, Dedy Supriyadi, menyatakan bahwa pemerintah telah berupaya meningkatkan fungsi balai latihan kerja (BLK) dan memperluas pembukaan bursa kerja.

“Kami terus berkoordinasi dengan kawasan industri untuk menyerap lebih banyak tenaga kerja lokal,” jelasnya.

Dedy juga menekankan pentingnya pengembangan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

“Kami ingin mendorong warga Kabupaten Bekasi tidak hanya menjadi karyawan, tetapi juga wirausahawan,” katanya.

Sementara itu, Bupati terpilih Ade Kuswara Kunang berencana mendekati perusahaan secara langsung.

Ia menargetkan agar setiap perusahaan di Kabupaten Bekasi, yang berjumlah sekitar 7.000, mempekerjakan minimal 10 karyawan lokal.
“Dengan kebijakan ini, puluhan ribu tenaga kerja lokal dapat terserap,” kata Ade.

Tingginya tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Bekasi menjadi tantangan yang membutuhkan kolaborasi berbagai pihak.

Penyesuaian kurikulum pendidikan, peningkatan pelatihan kerja, dan perluasan lapangan kerja di sektor formal maupun UMKM diharapkan mampu mengurangi pengangguran dan meningkatkan daya saing tenaga kerja lokal.

Ikuti Kami di GOOGLE NEWS

Simak berita seputar Bekasi di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Gobekasi.id WhatsApp Channel : https://whatsapp.com/channel/0029VarakafA2pLDBBYbP32t. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *