Bekasi – Ketakutan rezim dan upaya menjegal Anies Baswedan menjadi presiden RI dalam pilpres 2029, berbanding lurus dengan keberadaan dan eksistensi Partai Gerakan Rakyat. Ini bukan sekadar mekanisme elektoral, ini tentang konstitusi dan demokrasi yang semestinya dijalankan penuh keadaban
Membacanya jelas. Selama Anies terus diamputasi menuju kursi RI-1, maka suprastruktur politiknya termasuk Partai Gerakan Rakyat juga tak luput dari upaya eliminasi. Terkait Anies memang bukan sekedar mekanisme elektoral, ia lebih kuat soal ada kekuasaan melalui rezim dan oligarki yang tak menghendaki Anies sebagai presiden, betapapun rakyat mendukungnya.
Partai Gerakan Rakyat terus melakukan komunikasi, koordinasi, dan konsolidasi administrasi dan struktur menuju legalitas formal. Dengan identifikasi yang melekat pada figur Anies Baswedan, Partai Gerakan Rakyat telah berproses dan berada dalam Kawah Candradimuka kedaulatan rakyat dalam partai politik yang sesungguhnya. Masa depan Partai Gerakan rakyat diuji melalui tahapan verifikasi dan validasi pemerintah terutama Kemenkum, KPU dan Bawaslu. Apakah wasit pemilu itu jujur, adil, dan transparan atau justru sebaliknya.
Di tengah sikap skeptis dan apriori publik terhadap keberadaan partai politik sejauh ini. Bahkan tatkala sebagian besar rakyat cenderung menganggap partai politik sebagai sumber dari semua masalah kebangsaan. Terlebih menyoal peran dan fungsinya dalam karut-marut kehidupan konstitusi dan demokrasi di sepanjang era reformasi. Gerakan rakyat yang sebelumnya sudah eksis sebagai ormas, kini hadir pula mewujud partai politik.
Sebuah langkah besar sekaligus fundamental dalam bentuk komunikasi, koordinasi, dan konsolidasi pada kekuatan basis massa yang dilakukan ormas dan partai politik gerakan rakyat. Partai politik yang pergerakannya dimotori kaum muda ini sejatinya telah memasuki domain politik kontemporer Indonesia baik dalam ranah struktural maupun kultural yang penuh tantangan dan hambatan sekaligus potensi dan peluang menjadi partai politik rakyat yang sesungguhnya.
Muncul dan dideklarasikan pada tanggal 18 Januari 2026 dalam Rakernas I Ormas Gerakan Rakyat di Jakarta. Kelahiran Partai Gerakan Rakyat bisa dianggap menjadi refleksi dan evaluasi sekaligus upaya mencari solusi dari krisis kepemimpinan dan tata kelola negara selama ini. Ketiadaan makna dan implementasi kedaulatan rakyat dalam kehidupan bernegara. Seperti memotivasi Partai Gerakan Rakyat tidak sekadar hanya hadir, lebih dari itu sebagai antitesis terhadap partai dan sistem politik sarat distorsi yang telah lama mengakar, memengaruhi, dan mengkooptasi hajat hidup rakyat.
Partai Gerakan Rakyat secara realitas akan berhadapan dengan anasir feodalisme dan kolonialisme dalam wajah kekuasaan pemilik modal besar dan birokrat. Dominasi dan hegemoni oligarki korporasi dan partai politik lama itu justru akan menjadi pintu gerbang dan tembok besar yang harus dihadapi Partai Gerakan Rakyat dalam mewujudkan peran partai politik yang berkarakter berdaulat, mandiri, dan bertujuan menghadirkan kemakmuran dan keadilan bagi seluruh anak bangsa.
Memiliki modal sosial, politik, dan jejaring yang masif, membuat Partai Gerakan Rakyat menjadi partai politik yang bukan hanya prospektif melainkan menjadi pelopor kehadiran kekuatan rakyat yang terorganisir dan progesif. Semangat perubahan Indonesia yang lebih baik dan menghidupkan tradisi gotong royong juga sebagai budaya organisasi, menjadi energi dan akselerasi mumpuni Partai Gerakan Rakyat menghadapi keberadaan partai politik dalam era demokrasi yang kental dengan pola kapitalistik dan transaksional.
Partai politik yang beririsan dengan figur Anies Baswedan yang menjadi pemimpin kharismatik dan inspiratif. Ditambah dengan dukungan arus utama para relawan, simpatisan, dan keheningan maraknya entitas politik dalam keberagaman strata sosial lainnya. Membuat Partai Gerakan Rakyat menjelma menjadi kekuatan politik formal konstitusional berbasis dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.
Tidak membutuhkan waktu lebih dari 5 bulan di bulan Mei 2026 sejak didirikan. Partai Gerakan Rakyat telah mengantongi Surat Keterangan Terdaftar dari Kementerian Hukum Kantor Wilayah Provinsi Indonesia (SKT) sebanyak 24 Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dari 38 provinsi yang sudah terbentuk strukturnya dan dalam proses pendaftaran ke Kanwil Inspektorat Hukum Provinsi yang tersebar di Indonesia. Termasuk DKI Jakarta, Aceh dan Papua.
Dalam hal perekrutan anggota, pengurus, dan kader, Partai Gerakan Rakyat juga telah menginventarisir partisipasi rakyat dalam jumlah 35 ribu keanggotaan yang tertuang pada Kartu Tanda Anggota (KTA). Angka ini akan terus bertumbuh dan berkembang linear dengan konstelasi politik nasional yang dinamis. Sungguh capaian survival yang menunjukkan Partai Gerakan Rakyat mendapatkan animo, antusias dan empati yang tinggi dari rakyat Indonesia seantero pelosok negeri.
Rasanya, memang benar yang dikatakan Ketua Umum Partai Gerakan Rakyat Syarin Hamid, SH., MH., bahwasanya Partai Gerakan Rakyat adalah Anies Baswedan dan Anies Baswedan adalah Partai Gerakan Rakyat. Cermin pemimpin berintegritas yang lekat dengan kecerdasan, kejujuran, dan kesabaran pada seorang Anies Baswedan, telah memantul luas dan memancar seiring harapan dan keinginan rakyat yang mendamba perubahan Indonesia yang lebih baik.
Anies Baswedan dan Partai Gerakan Rakyat memang tidak hidup dan berinteraksi dalam ruang hampa atau rumah kaca. Terbentang jalan di depan, struktur dan kultur politik yang difensif dan represif terhadap upaya membangun negara kesejahteraan. Kapitalisme global kokoh telah menjadikan konstitusi dan demokrasi tak ubahnya sebagai industri juga komoditas yang pragmatis dan transaksional. Kepentingan nasional telah lama menjadi sub ordinat kepentingan internasional.
Pemilu mulai dari pileg, pilkada, dan pilpres boleh saja semua digerakkan oleh uang dan sembako. Begitupun kekuasaan baik dalam eksekutif, legislatif, dan yudikatif bisa saja subyektif dan politiking terhadap proses konstitusi dan demokrasi. Demikian juga partai politik eksisting yang bukan tidak mungkin juga mengambil sikap resisten terhadap kelahiran Partai politik baru yang dianggap mengancam kepentingannya. Di satu sisi rakyat menganggap pemilu merupakan pesta demokrasi, di sisi lain kekuasan elit politik dan oligarki pemilu menjadi komoditi.
Namun apapun orientasi dan kebijakan rezim tak akan selamanya dapat membungkam suara kebenaran terlebih pada amanat penderitaan rakyat. Tak semua suara rakyat bisa dibeli, karena tak semua suara rakyat bisa dinilai dengan sebatas uang dan sembako. Rakyat seiring waktu dan dengan realitas yang ada akan menyadari dan bangkit pada kesadaran puncak bahwa ada kehormatan, harga diri, dan martabat yang tidak bisa dibandingkan dengan materi semata.
Partai Gerakan Rakyat, mungkin tidak bicara dan bertindak pada premis reformasi atau revolusi fisik semata. Partai Gerakan Rakyat bersama Anies dan atau sebaliknya, akan setia dan terus berjuang menebarkan gagasan dan nilai-nilai kenegaraan, keagamaan, dan keadaban untuk Indonesia yang lebih manusiawi dan berkeTuhanan. Dengan semua tantangan dan hambatan yang ada, Partai Gerakan Rakyat seharusnya tetap membersamai rakyat, bukan sekadar mewakili tetapi juga menjadi rakyat yang sebenarnya menjadi pemilik kedaulatan atas tanah air dan tumpah darah Indonesia.
Semoga dalam proses legalitas organisasi, Partai Gerakan Rakyat tidak hanya sebatas terdaftar, sah, dan resmi sebagai partai politik dalam Kemenkum dan KPU selanjutnya. Partai Gerakan Rakyat hendaknya mampu menjadi partai pelopor perubahan sekaligus pelaksana mandat rakyat untuk Indonesia yang sesuai dengan cita-cita Proklamasi Kemerdekasn Indonesia dan keinginan luhur Pendiri Bangsa serta pengorbanan para syuhada dan pahlawan republik ini.
Bekasi Kota Patriot.
8 Dzulhijjah 1447 H/25 Mei 2026.
Penulis: Yusuf Blegur
