Bekasi — Di koridor-koridor kekuasaan Kota Bekasi, air bukan lagi sekadar komoditas publik yang mengalir dari pipa-pipa komunal menuju rumah warga. Ia telah lama bermutasi menjadi instrumen politik yang seksi, arena perebutan pengaruh, dan panggung bagi para pemburu konsesi.
Hari-hari ini, aroma persaingan itu tercium menyengat dari dalam tubuh Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirta Patriot. Kursi Direktur Teknik (Dirtek), sebuah posisi yang secara struktural mengomandoi urat nadi operasional perusahaan plat merah tersebut, kini menjadi episentrum dari sebuah drama tarik-ulur yang tak kunjung usai.
Hingga pekan pertama Juli 2026, pengumuman resmi di Pemerintah Kota Bekasi masih bergeming. Rencana semula yang sempat diembuskan oleh Pelaksana Tugas Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Bekasi, Agus Harpa, bahwa sosok pengisi jabatan mentereng itu akan diputuskan pada pertengahan Juni lalu, menguap begitu saja menjadi janji kosong di tengah musim kemarau.
Berkas tiga besar kandidat hasil saringan Panitia Seleksi—Bahrul Alam, Edwarsyah, dan Irwan Indriyanto—sebenarnya sudah lama mendarat di meja kerja Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto. Rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri pun dikabarkan telah dilayangkan. Namun, mengapa keputusan akhir tak kunjung diteken? Jawabannya bukan berada pada ranah administrasi, melainkan pada kalkulasi politik yang rumit di benak sang Kuasa Pemilik Modal, yaitu Wali Kota Tri Adhianto sendiri.
Sejak awal dibuka, proses seleksi Direksi BUMD di Kota Bekasi selalu dipromosikan sebagai proses yang transparan, akuntabel, dan bebas intervensi. Pemerintah Kota kerap menggemakan narasi meritokrasi—sebuah janji bahwa jabatan publik hanya akan diberikan kepada mereka yang memiliki kompetensi terbaik. Namun, bagi publik yang paham membaca arah angin di Bekasi, jargon-jargon tersebut tak lebih dari sekadar kosmetik birokrasi.
Seleksi BUMD di daerah mana pun, termasuk Bekasi, jarang sekali yang murni urusan teknis. Panitia Seleksi sering kali hanya berfungsi sebagai stempel legalitas untuk menyaring figur-figur yang sejak awal sudah dibidik oleh lingkar kekuasaan. Ketika hasil seleksi memunculkan dua kutub kepentingan yang sama-sama kuat, di sanalah sistem langsung macet. Fenomena mandeknya keputusan inilah yang kini telanjang telengas di Perumda Tirta Patriot.
Sifat alot dari pemilihan Dirtek kali ini mengonfirmasi kebenaran sinisme tersebut. Posisi Dirtek Perumda Tirta Patriot bukanlah jabatan administratif biasa. Ia adalah jantung operasional yang mengurusi investasi pengembangan, manajemen risiko teknis, perawatan infrastruktur, hingga pengelolaan air baku yang kian tahun kian menyusut kualitasnya akibat pencemaran limbah di Kali Bekasi.
Membiarkan posisi ini kosong tanpa pejabat definitif selama berbulan-bulan adalah bentuk perjudian besar terhadap pelayanan publik. Namun, roda organisasi yang terhambat tampaknya harus mengalah pada agenda yang lebih besar, yakni konsolidasi kekuatan politik.
Dari tiga nama yang disodorkan ke meja Wali Kota, nama Edwarsyah perlahan tenggelam, menyisakan dua figur yang kini terlibat dalam persaingan sengit. Kandidat pertama adalah Bahrul Alam. Di lingkungan internal Perumda Tirta Patriot, nama Bahrul bukanlah orang asing. Ia adalah orang dalam, seorang birokrat korporat yang meniti karier dari bawah dan saat ini menjabat sebagai Manager Investasi Pengembangan dan Manajemen Risiko.
Rekam jejak teknis inilah yang menjadi senjata utama Bahrul. Sebagai manajer yang mengurusi risiko dan investasi, ia dinilai paham betul anatomi masalah yang dihadapi perusahaan, mulai dari urusan kebocoran pipa hingga strategi ekspansi jaringan ke wilayah-wilayah kering di pinggiran Bekasi.
Namun, modal terbesar Bahrul bukan sekadar portofolio di atas kertas. Ia disokong oleh sebuah barikade internal yang sangat solid. Di pucuk barikade itu, berdiri Imam Ali Faryadi, Direktur Utama Perumda Tirta Patriot.
Sumber internal perusahaan menyebutkan bahwa di bawah komando Imam, gerilya dukungan untuk meloloskan Bahrul berjalan masif. Para kolega, kepala bagian, hingga staf di tingkat bawah menaruh harapan besar agar posisi Dirtek jatuh ke tangan orang rumah sendiri, menggantikan senior mereka yang telah purnatugas, Tjetjep Achmadi.
Bagi faksi internal ini, memilih Bahrul Alam adalah garansi atas stabilitas. Mereka menginginkan keberlanjutan gaya kepemimpinan yang sudah mapan dan menolak adanya intervensi dari orang luar yang dikhawatirkan akan merombak tatanan kenyamanan serta mengubah peta faksional di dalam perusahaan.
Dukungan internal yang solid ini menjadi posisi tawar yang tinggi di hadapan Wali Kota. Jika Tri Adhianto berani mengabaikan aspirasi internal Tirta Patriot, ia harus siap menghadapi potensi resistensi laten atau kelesuan kerja dari mesin operasional BUMD tersebut.
Di sudut ring yang lain, berdiri Irwan Indriyanto. Berbeda dengan Bahrul yang mewakili trah birokrasi internal, Irwan datang dengan jubah profesional eksternal. Ia membawa portofolio dari sektor swasta, sebuah latar belakang yang jamak dipakai untuk merayu publik dengan narasi efisiensi, modernisasi, dan reformasi bisnis gaya korporasi komersial.
Di atas kertas, menyuntikkan darah segar dari sektor swasta ke dalam BUMD yang sering dicap lamban adalah ide yang bagus. Namun, di panggung politik Bekasi, keunggulan kompetitif Irwan yang sesungguhnya bukan terletak pada pengalaman swastanya, melainkan pada kedekatan personalnya dengan sang pengambil keputusan tertinggi, Tri Adhianto.
Bukan rahasia lagi di lingkaran dalam Pemkot Bekasi bahwa antara Irwan dan Wali Kota terdapat ikatan emosional tersendiri yang telah terbangun lama. Dalam struktur kekuasaan lokal yang bercorak patrimonial, kedekatan personal sering kali bernilai jauh lebih mahal ketimbang tumpukan sertifikat keahlian. Seorang kepala daerah membutuhkan sosok yang tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi yang jauh lebih penting adalah dapat dipercaya secara politik.
Sebagai Kuasa Pemilik Modal, Wali Kota tentu memiliki kepentingan taktis untuk menempatkan orangnya di pos-pos strategis BUMD. Tirta Patriot, dengan perputaran uang yang besar dan jaringan pelayanan yang menyentuh puluhan ribu kepala keluarga, adalah instrumen mobilisasi citra yang sangat efektif.
Menempatkan Irwan di kursi Dirtek akan memberikan Tri Adhianto kendali langsung dan tanpa sekat terhadap kebijakan teknis serta arah anggaran perusahaan, tanpa harus melewati barikade birokrasi internal yang sering kali bersikap protektif.
Situasi ini menempatkan Wali Kota Tri Adhianto di ambang kebimbangan yang akut. Langkahnya terkunci di persimpangan jalan yang sama-sama berisiko. Setiap opsi yang ia ambil membawa konsekuensi politik dan operasional yang tidak murah.
Jika Tri Adhianto memilih jalur aman dengan mengakomodasi tuntutan internal dan menunjuk Bahrul Alam, ia akan dinilai sebagai pemimpin yang akomodatif terhadap bawahannya. Stabilitas di tubuh Tirta Patriot akan terjaga, dan proses transisi dari pejabat lama akan berjalan mulus.
Namun, di sisi lain, Tri akan kehilangan kesempatan emas untuk menanam pengaruh langsung di level direksi teknis. Ia juga berisiko mengecewakan faksi politik yang berharap Irwan Indriyanto bisa melenggang ke kursi empuk tersebut.
Sebaliknya, jika ego kekuasaan yang menang dan Irwan Indriyanto yang dipilih, Tri Adhianto sukses menancapkan pengaruhnya secara absolut di BUMD tersebut. Namun, harga yang harus dibayar adalah potensi sabotase senyap dari dalam tubuh perusahaan.
Sejarah birokrasi menunjukkan, pemimpin eksternal yang dipaksakan masuk ke dalam sistem yang sudah solid sering kali berakhir terisolasi, menghabiskan energi hanya untuk menjinakkan konflik internal ketimbang mengurusi pelayanan publik. Selain itu, publik akan semakin sinis terhadap proses seleksi yang sejak awal diklaim objektif.
Di tengah perang urat syaraf dan tarik-ulur kepentingan antara faksi internal pendukung Bahrul Alam dan faksi eksternal penyokong Irwan Indriyanto, ada satu pihak yang paling dirugikan, yaitu warga Kota Bekasi.
Perumda Tirta Patriot hari ini dihadapkan pada tantangan yang tidak ringan. Keluhan pelanggan mengenai kualitas air yang kadang keruh, aliran yang sering macet pada jam-jam sibuk, hingga lambatnya respons terhadap kebocoran pipa, adalah makanan sehari-hari di media sosial.
Belum lagi urusan makro seperti ketergantungan pasokan air baku dari Saluran Tarum Barat yang kerap tercemar limbah industri, yang menuntut adanya terobosan teknologi dan investasi infrastruktur yang cepat dan berani.
Semua masalah teknis tersebut membutuhkan komando dari seorang Direktur Teknik yang definitif, fokus, dan memiliki legitimasi kuat. Kepemimpinan yang bersifat sementara atau penundaan jabatan yang berlarut-larut hanya akan melahirkan kebijakan yang setengah hati. Para pejabat di tingkat bawah akan ragu mengambil keputusan strategis karena berada dalam atmosfer ketidakpastian mengenai siapa yang akan menjadi bos mereka esok hari.
Sikap menutup rapat informasi dan menunda pengumuman yang ditunjukkan oleh Pemerintah Kota Bekasi hingga memasuki bulan Juli ini adalah indikasi nyata bahwa kepentingan publik telah disandera oleh negosiasi politik di ruang-ruang gelap. Panitia Seleksi yang seharusnya menjadi benteng profesionalisme, dalam kasus ini, tampak tak berdaya ketika dihadapkan pada selera dan kebimbangan sang Wali Kota.
Kisah alotnya pemilihan Dirtek Perumda Tirta Patriot ini adalah potret kecil dari penyakit kronis pengelolaan BUMD di Indonesia, yaitu ketidakmampuan memisahkan antara entitas bisnis pelayanan publik dan syahwat politik. Selara BUMD masih diperlakukan sebagai jarahan politik atau bagi-bagi kue kekuasaan, selama itu pula profesionalisme yang didengung-dengungkan hanya akan menjadi mitos.
Kini, bola panas sepenuhnya berada di kaki Tri Adhianto. Sebagai pemimpin tertinggi di Kota Bekasi, ia tidak bisa terus-menerus bersembunyi di balik alasan masih dalam pertimbangan. Publik Bekasi tidak membutuhkan Wali Kota yang bimbang dalam memilih antara membalas budi kedekatan personal atau tunduk pada tekanan faksi internal. Yang dibutuhkan warga adalah jaminan bahwa air bersih mengalir lancar ke bak mandi mereka tanpa diinterupsi oleh drama perebutan jabatan.
Apakah Tri Adhianto akan memilih jalan meritokrasi dengan mendengarkan aspirasi teknis internal, ataukah ia akan memilih jalan patronase politik demi mengamankan kepentingannya sendiri? Keputusan yang diambil dalam beberapa hari ke depan akan menjadi jawaban sekaligus cermin, sedalam apa komitmen sang Wali Kota terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih di Kota Bekasi.
Ikuti Kami di GOOGLE NEWS
Simak berita seputar Bekasi di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Gobekasi.id WhatsApp Channel : https://whatsapp.com/channel/0029VarakafA2pLDBBYbP32t. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.
(Tim Redaksi)
