Bekasi — Menangani persoalan krisis tumpukan sampah liar di aliran Kali Jambe kawasan KM 19 ruas Tol Jakarta–Cikampek (Tol Japek), Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja, turun langsung meninjau lokasi bersama Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM), Jumat (30/10/2026).
Peninjauan lintas instansi ini digelar guna merumuskan skema percepatan pengerukan, penyiapan armada pengangkut, hingga pembenahan tata kelola persampahan terpadu dari hulu hingga hilir antara Pemerintah Kabupaten Bekasi, Pemerintah Kota Bekasi, Pemprov Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Balai Wilayah Sungai (BWS).
Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja, menegaskan bahwa penumpukan limbah padat di Kali Jambe dipicu arus buangan dari kawasan hulu, seperti daerah Sumur Batu dan Bantargebang yang tengah mengalami overcapacity pengelolaan sampah.
“Untuk penanganannya, pemerintah daerah telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp2,3 miliar untuk kegiatan normalisasi. Setelah normalisasi, sampah yang terkumpul akan diangkat dan ditangani bersama Balai Wilayah Sungai (BWS) untuk selanjutnya dibawa ke lokasi pengelolaan sesuai koordinasi lintas daerah,” ungkap Asep Surya Atmaja.
Asep menguraikan, aliran Kali Jambe bermuara hingga ke Kali Cikarang Bekasi Laut (CBL). Oleh sebab itu, intervensi teknis tidak cukup dilakukan hanya di titik tumpukan hilir KM 19, melainkan harus menyasar sumber masalah di perbatasan wilayah.
Pemkab Bekasi meminta Pemkot Bekasi menyusun jadwal (timeline) presisi terkait pemasangan jaring penahan sampah (trash boom) dan perbaikan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di hulu agar limbah tidak terus hanyut ke Kabupaten Bekasi.
Di sisi lain, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bekasi, Syafri Donny Sirait, membeberkan bahwa estimasi volume tumpukan sampah liar di KM 19 Tol Japek telah menembus 1.200 meter kubik.
Guna mengeksekusi pembersihan tanpa mengganggu jadwal pengangkutan reguler pemukiman warga, DLH Kabupaten Bekasi menyiagakan puluhan armada pengangkut khusus.
“Untuk Kabupaten Bekasi, kami menyiapkan sekitar 50 sampai 60 armada pada hari Minggu. Pengangkutan dijadwalkan pada hari tersebut agar pelayanan persampahan kepada masyarakat pada hari kerja tetap berjalan,” jelas Donny.
Seluruh sampah yang diangkut dari KM 19 direncanakan dikirim ke TPST Aspex Kumbong. Hasil koordinasi bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Gubernur Jabar KDM memastikan pengangkutan tersebut dibebaskan dari biaya retribusi (tipping fee).
Sebagai langkah pencegahan jangka panjang, DLH Kabupaten Bekasi mendorong pembangunan infrastruktur penyaring permanen berbasis konstruksi beton di titik nol kilometer perbatasan aliran sungai antara Kota dan Kabupaten Bekasi.
Pintu penahan beton ini dinilai krusial lantaran trash screen konvensional kerap jebol saat debit air Kali Jambe meningkat akibat curah hujan tinggi dari hulu.
“Kami membutuhkan pintu penahan sampah permanen berbahan beton di titik nol kilometer perbatasan. Dengan begitu, apabila sampah berasal dari wilayah hulu, sampah tersebut dapat tertahan sejak awal dan penanganannya menjadi tanggung jawab daerah asal,” tegas Donny.
Sinergi penanganan darurat dan intervensi struktural ini diharapkan mampu menuntaskan persoalan polusi sungai lintas daerah di koridor Tol Japek secara permanen.
Ikuti Kami di GOOGLE NEWS
Simak berita seputar Bekasi di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Gobekasi.id WhatsApp Channel : https://whatsapp.com/channel/0029VarakafA2pLDBBYbP32t. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya
