Gaduh masalah Kartu Sehat berbasis Nomor Induk Kependudukan membuat berang Wakil Wali Kota Bekasi Tri Adhianto.
Orang nomor dua di Kota Bekasi itu pastikan partai yang dipimpinnya satu suara untuk menjadikan kartu sehat sebagai layanan kesehatan gratis warga Kota Bekasi.
“Kalau ada yang bilang kartu sehat begini begitu, itu sama sekali tidak benar. Pastinya kartu sehat menjadi prinsip kami untuk memberikan layanan kesehatan bagi masyarakat,” kata Wakil Wali Kota Bekasi Tri Adhianto Tjahyono, Senin (11/11/2019).
Seperti yang diketahui, anggota DPRD Kota Bekasi berencana membentuk Panitia Khusus untuk layanan Kartu Sehat.
Konon kabarnya Pansus itu akan membahas pengintegrasian Kartu Sehat ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) serta melakukan audit dana kartu sehat.
Dewan berdalih alokasi anggaran kartu sehat sebesar Rp 300 miliar di tahun 2019 menghambat pembangunan.
Tri yang juga ketua DPC PDI Perjuangan Kota Bekasi itu menambahkan, kartu sehat masih menjadi salah satu kebutuhan masyarakat. Namun, bila ada keinginan mengevaluasi tentu harus dimaklumi juga.
Kalau memang ingin evaluasi soal kelemahannya, tidak apa-apa diperbaiki. Tapi harus diingat kartu sehat sangat membantu masyarakat,” ujarnya.
Adanya kader PDI Perjuangan di DPRD Kota Bekasi yang menginginkan integrasi ke BPJS, Tri mengaku, harus dilihat itu secara dinamis.
Tapi secara lembaga kata dia, tentu mendukung upaya pemerintah daerah melakukan perbaikan sistim kartu sehat.
“Perbedaan asumsi itu wajar, tapi sekarang ini sudah tidak ada, semua satu suara,” jelasnya.
Dia pun masih berpikir panjang bila warga Kota Bekasi tak memiliki layanan kesehatan gratis seperti kartu sehat. Sebab, seluruh biaya warga Kota Bekasi yang sakit itu dibiayai secara gratis di 37 rumah sakit swasta dan negeri.
“Semua biayanya dari pajak bagi hasil biaya balik nama kendaraan provinsi Jawa Barat,” tutupnya.
