Insentif Kader Posyandu Kota Bekasi Turun 50 Persen, Legislator Murka!

  • Bagikan
Kader Posyandu
Kader Posyandu

Anggota DPRD Kota Bekasi, Rohadi murka mendengar turun drastisnya insentif para kader posyandu.

Ketua Fraksi PAN ini murka setelah mendapat kabar penurunan insentif kader posyandu dari anggotanya di fraksi.

Ia menyebut, insentif yang semula didapat para kader posyandu sebesar Rp 100 ribu per bulan kini malah turun menjadi Rp 42.600 per bulan.

“kelurahan maupun kecamatan harusnya terbuka sejak awal kalau anggaran yang diterima dari APBD sesuai RKA (rencana kerja anggaran) itu sangat minim untuk insentif kader Posyandu,” kata Agus, Rabu (13/7/2022).

Agus menyayangkan kecerobohan kelurahan dan kecamatan di Kota Bekasi yang dilainya kurang profesional dalam mengurus insentif para kader posyandu.

Menurut legislator dapil 3 ini, semua sebetulnya bisa dihitung secara cermat. Jangan sampai insentif yang sudah ditandatangani kader, direvisi lantaran dananya tidak mencukupi.

“Kalau revisinya naik mungkin tak apa-apa, lha ini malah turun lebih 50 persen,” ucapnya menyayangkan.

Menurut dia, yang mengetahui persis berapa alokasi anggaran insentif Posyandu sesuai RKA adalah pihak kelurahan, kecamatan maupun Sekda Kota Bekasi.

“Seharusnya sejak awal sudah di breakdown berapa kebutuhan anggaran untuk insentif kader Posyandu maupun lembaga Posyandunya sendiri per kelurahan dan per kecamatan/bulan. Kalau terlalu minim bisa diajukan melalui Sekda, nanti Sekda ajukan ke DPRD,” tegas dia.

Pekerjaan kader Posyandu memang terlihat sepele, menimbang bayi, imunisasi balita, mencatat tumbuh kembang, ngurus ibu hamil, nifas, menyusui sampai pemberian vitamin A. Para kader itu adalah mata pemerintah yang mencatat semua persoalan warga.

“Kader itu kan sifatnya kerja sosial. Tanpa upah sekalipun mereka itu tetap kerja untuk lingkungannya. Tetapi jangan pernah coba menyakiti mereka dengan ketidaktransparanan. Apa jadinya kalau sampai tidak ada yang mau jadi kader Posyandu,” katanya.

“Saya berharap para kader tetap semangat bekerja membantu pemerintah, jangan sampai ada yang mogok kerja, karena kalau itu terjadi pemerintah akan sangat rugi,”sambungnya.

Sebelumnya, ratusan kader Posyandu Kelurahan Pejuang Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi mengaku kecewa karena pihak kelurahan maupun kecamatan tak pernah menjelaskan RKA untuk kader Posyandu.

Dampaknya, pihak kelurahan dan kecamatan begitu mudah main potong insentif kader hingga besarannya berubah-ubah. Padahal pekerjaan para kader Posyandu cukup lumayan banyak setiap bulan yang harus dilaporkan sesuai NIK di kelurahan.

Sri, salah satu kader Posyandu di Kelurahan Pejuang, menjelasan semasa Walikota Bekasi Rahmat Effendi sebelum bebrurusan dengan KPK, kader Posyandu Pejuang rata-rata mendapatkan insentif terendah setiap bulan Rp 200 ribu.

Bahkan selama 2 tahun terakhir tiap kader Posyandu di Kelurahan Pejuang sempat menerima insentif Rp 400 ribu per bulan.

Awal pandemi 2020 kader Posyandu Kelurahan Pejuang tak lagi menerima insentif bulanan. Baru pada 2021 insentif kembali mengucur, namun besarannya hanya Rp30 ribu per bulan.

Celakanya yang diterima kader hanya untuk 10 bulan (Rp 300 ribu), tidak 12 bulan full (Rp 360 ribu) karena diberikan dalam 2 termin, dan yang 2 bulan dipotong. Tak jelas untuk apa potongan itu.

Yang lucu lagi kata Sri, ada kader Posyandu yang diminta jadi Tim Pendamping Keluarga (TPK). Tiap Posyandu 3 kader dan kepada mereka diberi transpor Rp100 ribu/bulan.

Waktu pengambilan transpor untuk 3 bulan mereka diminta mengembalikan Rp 75ribu per orang lebih dulu, padahal insentifnya yang Rp 300 ribu belum cair.

Menurut Sri, potongan, atau revisi atau apapun namanya terkait insentif kader Posyandu harusnya bisa transparan, karena ini menyangkut banyak orang. Di Kelurahan Pejuang saja ada 38 Posyandu yang masing-masing punya 10 kader.

(ADV)

  • Bagikan