Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Bekasi diduga tidak netral menyusul pernyataan dukungan untuk salah satu pasangan calon (paslon) kepala daerah.
Mengatasnamakan Forum Silaturahmi Forum MUI Kecamatan, 11 orang diketahui menandatangani dukungan terhadap paslon Heri Koswara-Sholihin.
Adapun 10 kecamatan tersebut sesuai nomor urut masing-masing: Bekasi Barat, Pondokmelati, Bekasi Timur, dua dari Pondokgede, Jatisampurna, Rawalumbu, Bekasi Selatan, Medan Satria dan Bekasi Utara.
11 orang ini diketahui membubuhi tandatangan tanpa keraguan mengatasnamakan Silaturahmi Forum MUI–sebuah lembaga yang mestinya netral.
Aktivis muda Nahdlatul Ulama (NU) Hasan Muchtar menyayangkan dugaan keterlibatan pengurus MUI tersebut.
Bila dokumen yang beredar benar, ia meminta MUI memanggil keterlibatan para pihak untuk klarifikasi dan investigasi agar tidak menjadi bola liar.
Bila dibiarkan, Ketua GP Ansor Kota Bekasi khawatir menyeret lembaga MUI sehingga berpotensi terjadinya kegaduhan.
Hasan mengingatkan MUI merupakan organisasi massa (Ormas) keagamaan plat merah karena dibiayai APBN dan APBD sehingga dilarang melakukan cawe-cawe pemilihan kepala daerah (Pilkada).
Lebih jauh Hasan menambahkan MUI merupakan rumah bernaungnya komunitas ormas Islam dan ulama.
“Kalau seperti ini, bukan hanya nama MUI yang jelek, tetapi ormas Islam dan ulama di dalamnya,” katanya Selasa (8/10/2024) sore.
Mirisnya–Hasan melanjutkan–akan muncul stigma negatif bila lembaga MUI dimanfaatkan mencari untung pada kontestasi Pilkada karena memberi dukungan kepada semua paslon.
“Bisa saja masyarakat berpikir MUI diisi oleh para pemain karena memberi dukungan kepada semua calon,” kelakar Hasan.
Padahal, kata Hasan, pada (16/9/2024) lalu, dalam Maulid Akbar dan Dzikir Kebangsaan Pilkada Damai di Islamic Center, MUI menyampaikan netralitasnya.
Dengan kondisi ini, sebagai anak muda NU, pihaknya merasa tidak nyaman dan terkesan merendahkan nama ulama.