Bekasi – Sinyal percepatan pembangunan infrastruktur yang ditiupkan Presiden Prabowo Subianto di Bekasi, akhir April lalu, kini menyisakan teka-teki di meja birokrasi.
Hingga Senin (11/5/2026), Pemerintah Kota Bekasi mengaku masih “gelap” mengenai mekanisme penyaluran bantuan untuk proyek Flyover Bulak Kapal.
Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA) Kota Bekasi, Idi Sutanto, menyatakan pihaknya belum menerima petunjuk teknis mengenai bantuan yang masuk dalam program bantuan presiden (Banpres) tersebut.
“Kami masih menunggu tindak lanjut dari Sekretariat Negara. Apakah (dananya) lewat Kementerian Perhubungan atau langsung ke daerah,” kata Idi di Plaza Pemkot Bekasi, Senin (11/5/2026).
Proyek ini mendadak masuk skala prioritas nasional setelah Presiden Prabowo meninjau RSUD Kota Bekasi, 28 April silam.
Kala itu, Prabowo menegaskan pentingnya menghapus perlintasan sebidang kereta api yang kerap memakan korban jiwa.
Flyover Bulak Kapal pun disebut akan dibangun langsung melalui instruksi presiden.
Tak tanggung-tanggung, pemerintah pusat menyiapkan anggaran hampir Rp 4 triliun untuk membenahi sekitar 1.800 titik perlintasan serupa di Pulau Jawa.
Sebelum “intervensi” dari Istana datang, proyek ini sebenarnya sudah masuk dalam catatan belanja Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Tahun ini, Bandung telah menyiapkan dana Rp 20 miliar. Jika menggunakan skema lama, sisa anggaran baru akan dilelang pada anggaran perubahan dengan target rampung di tahun 2027.
Namun, janji percepatan dari Jakarta mengubah peta jalan. Jika bantuan pusat terealisasi, Pemkot Bekasi berencana melakukan manuver anggaran.
“Kalau bantuan itu jadi untuk Bulak Kapal, maka anggaran yang ada akan kami geser ke titik lain,” ujar Idi.
Ketidakpastian ini membuat Pemkot Bekasi rajin mengetuk pintu kementerian.
Meski sudah menggelar rapat dua kali dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Infrastruktur, jawaban konkret belum juga didapat.
Idi berharap, dalam satu hingga dua pekan ke depan, kabinet Prabowo segera memberikan lampu hijau agar pembangunan tak sekadar menjadi komitmen di atas kertas.
Di lapangan, bahaya perlintasan sebidang Bulak Kapal memang tak bisa menunggu birokrasi yang berbelit.
Sembari menanti alat berat turun ke jalan, petugas Dinas Perhubungan masih harus berjaga 12 jam sehari untuk memastikan nyawa warga tak melayang di jalur besi tersebut.
Ikuti Kami di GOOGLE NEWS
Simak berita seputar Bekasi di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Gobekasi.id WhatsApp Channel : https://whatsapp.com/channel/0029VarakafA2pLDBBYbP32t. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.
