Bekasi — Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, meresmikan proyek fasilitas perumahan untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) di Desa Kalijaya, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Selasa (19/5/2026).
Langkah ini diambil sebagai bagian dari manuver kementerian baru tersebut untuk mengerek kesejahteraan pegawainya melalui penyediaan hunian murah.
Dalam peluncuran proyek bertajuk Casa De Prima ini, Agus didampingi langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja. Proyek perumahan ini dirancang menggunakan skema pembiayaan khusus agar tetap terjangkau oleh kantong abdi negara.
Agus Andrianto membeberkan bahwa proyek Casa De Prima ini sengaja dipecah di dua klaster strategis Kabupaten Bekasi, yakni Cikarang Barat dan Cikarang Pusat. Di Cikarang Barat, kompleks hunian berdiri di atas lahan seluas 7.700 meter persegi. Sementara di Cikarang Pusat, korps imigrasi mencaplok lahan seluas 9.000 meter persegi.
“Di Cikarang Barat akan dibangun sebanyak 60 unit rumah yang terdiri atas delapan tipe bangunan dan sembilan unit ruko,” kata Agus.
Dari target tersebut, sebanyak 34 unit rumah dilaporkan telah tegak berdiri, sedangkan 26 unit sisanya masih dalam proses konstruksi bersama sembilan unit ruko yang memasuki tahap penyelesaian akhir (finishing).
Adapun untuk klaster Cikarang Pusat, kementerian memproyeksikan pembangunan 78 unit rumah dengan tiga variasi tipe bangunan.
Pangkas Biaya Pakai Limbah PLTU
Daya tarik utama dari proyek Casa De Prima ini terletak pada arsitektur anggarannya yang efisien. Agus mengungkapkan, demi menekan biaya konstruksi seminimal mungkin, kementeriannya menjalin kongsi taktis dengan PT PLN (Persero) selama 1,5 tahun terakhir.
Kerja sama ini memanfaatkan residu limbah batu bara dari Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)—atau yang dikenal sebagai Fly Ash and Bottom Ash (FABA)—untuk diolah menjadi modul material utama dinding dan pondasi perumahan.
Pemanfaatan paving block dan batako berbasis limbah industri ini terbukti ampuh memangkas ongkos produksi bahan bangunan tanpa mengurangi kekokohan struktur.
Bukan hanya efisiensi material, lini pembiayaan juga mendapat subsidi fasilitas. Kementerian Imigrasi menggandeng PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk untuk memfasilitasi skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bagi para ASN.
Fasilitas likuiditas ini mengunci suku bunga flat di angka 7,5 persen dengan tenor panjang hingga 25 tahun.
Respons Pemda dan Target Bedah Rumah
Plt Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja, menyambut baik langkah taktis kementerian dalam mengamankan fasilitas dasar pegawainya.
Sebagai daerah yang menyandang status kawasan industri terbesar di Asia Tenggara, Asep menilai pertumbuhan ekonomi Bekasi harus diimbangi dengan tata ruang pemukiman yang sehat dan terjangkau.
“Program ini bukan hanya menghadirkan bangunan hunian, tetapi juga bentuk perhatian negara terhadap kesejahteraan ASN yang mengabdikan dirinya dalam pelayanan publik,” ujar Asep.
Ia berharap kawasan Casa De Prima bisa menjadi pemantik lingkungan yang produktif sekaligus mendukung target pembangunan daerah yang inklusif.
Di sisi lain, Menteri Agus Andrianto memberi sinyal bahwa proyek di Bekasi ini baru sekadar cetak biru awal.
Pemerintah pusat tengah menyiapkan replikasi program serupa di berbagai daerah, yang nantinya tidak hanya menyasar ASN kementerian, melainkan juga menyentuh masyarakat sipil melalui skema pembangunan baru dan bedah rumah swadaya.
Ikuti Kami di GOOGLE NEWS
Simak berita seputar Bekasi di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Gobekasi.id WhatsApp Channel : https://whatsapp.com/channel/0029VarakafA2pLDBBYbP32t. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.
