Bekasi — Proyek mercusuar pengentasan kemiskinan lewat jalur pendidikan di Kabupaten Bekasi mulai mendekati tenggat tayang. Hingga pertengahan Mei 2026, progres pembangunan fisik kompleks Sekolah Rakyat dilaporkan telah menyentuh angka 65,2 persen.
Berdiri di atas lahan seluas 5,4 hektare, proyek yang mengadopsi program strategis Presiden Prabowo Subianto ini ditargetkan rampung pada Juni nanti. Jadwal ketat ini sengaja dipatok agar gedung sekolah dapat langsung memotong pita operasional pada tahun ajaran baru, Juli 2026.
Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja, menegaskan bahwa Sekolah Rakyat dirancang bukan sekadar untuk menambah daftar panjang gedung sekolah baru.
Fasilitas ini didesain khusus sebagai ruang pemulihan bagi anak-anak yang terlempar dari sistem pendidikan formal akibat himpitan ekonomi ekstrem.
“Ada anak-anak yang usianya sudah 13 tahun tapi baru mau masuk SD karena sempat putus sekolah. Anak-anak seperti ini yang akan kita dorong untuk kembali bersekolah,” ujar Asep di Cikarang, Selasa (19/5/2026).
Agar tidak menjadi proyek salah sasaran, lini seleksi penerimaan murid di Sekolah Rakyat menggunakan barikade data kemiskinan makro yang rigid. Asep menjelaskan, prioritas utama dialokasikan mutlak untuk anak-anak dari kepala keluarga yang masuk dalam kategori desil 1 (miskin ekstrem) dan desil 2 (miskin) berdasarkan tabulasi data pemerintah pusat.
Pada portofolio tahap awal, Kabupaten Bekasi mengantongi kuota penerimaan sebanyak 270 siswa. Kuota ini bakal dipecah ke dalam sembilan rombongan belajar (rombel). Masing-masing jenjang—mulai dari tingkat SD, SMP, hingga SMA—mendapatkan jatah alokasi tiga rombel.
Animo di lapangan mulai merangkak naik. Berdasarkan data pendaftaran sementara, panitia mencatat telah ada 10 calon siswa SD, 31 siswa SMP, dan 80 siswa SMA yang memasukkan berkas administrasi mereka.
Penyusunan basis data calon siswa ini diklaim tidak dilakukan secara serampangan. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bekasi, Alamsyah, membeberkan bahwa pihaknya menyisir langsung Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) milik Kementerian Sosial.
Data tersebut kemudian disaring ulang lewat verifikasi faktual bersama Badan Pusat Statistik (BPS) serta mengerahkan para pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di lapangan.
Potret kantong kemiskinan di Kabupaten Bekasi sendiri terbilang mengkhawatirkan.
“Dari data yang kami miliki, terdapat 38.180 keluarga di Kabupaten Bekasi yang masuk kategori desil 1 dan 47.058 keluarga dalam kategori desil 2. Mereka semua berpotensi masuk dalam ceruk program ini,” tutur Alamsyah.
Guna menjamin kelangsungan belajar anak-anak dari klaster prasejahtera ini, pemerintah daerah menerapkan kebijakan intervensi penuh anggaran (total coverage). Biaya operasional siswa dipastikan nihil.
“Mulai dari awal masuk hingga lulus semuanya gratis. Bahkan fasilitas penunjang seperti asrama juga telah disiapkan,” ucap Alamsyah memungkasi.
Penyediaan fasilitas asrama ini dinilai sebagai poin krusial untuk meminimalkan risiko putus sekolah sekunder, sebuah fenomena klasik di mana anak berhenti sekolah akibat ongkos transportasi harian yang kerap mencekik dompet keluarga miskin.
Ikuti Kami di GOOGLE NEWS
Simak berita seputar Bekasi di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Gobekasi.id WhatsApp Channel : https://whatsapp.com/channel/0029VarakafA2pLDBBYbP32t. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.
