Ketua Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Kota Bekasi, Djaelani, menjelaskan cukup banyak pengusaha mal yang nantinya terpaksa harus melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) pegawainya lantaran tak ada pemasukan selama PPKM Darurat.
“Nah yang di depan mata ini dampaknya akan terjadi karyawan yang dirumahkan, bahkan PHK. Karena dari beberapa perusahaan dana cadangannya sudah terpakai untuk operasional masing-masing tenan. Itu yang kami khawatirkan,” kata Djaelani saat dikonfirmasi.
Pada pandemi gelombang pertama petengahan tahun lalu, sudah banyak pegawai mal yang terkena PHK. Pada gelombang kedua kali ini, juga dikhawatirkan akan menyebabkan geliat perekonomian semakin lesu.
Djaelani menjelaskan para pengusaha di 18 mal se-Kota Bekasi, kini telah merumahkan sisa karyawannya yang dipertahankan sejak pandemi gelombang satu.
“Kalau kontrak dan pegawai tetap ya kami gaji, itungannya dia WFH. Berat bagi kami. Karena tetap dibayar meski ada pemotongan,” tuturnya.
Tenan di sektor esensial dan kritikal hanya diisi sebanyak 50 persen dari total pegawai. Sementara itu tenan non esensial praktis merumahkan semua karyawannya.
Oleh sebab itu, ia mengharapkan pemerintah memberikan stimulus bagi masyarakat dan pegawai agar mana kala PPKM Darurat berkahir, roda perekonomian bisa segera berputar.
“Harusnya dibuatkan stimulus, kami tetap lakukan PPKM darurat, tapi bagaimana masyarakat yang terdampak ini. Oke ada pemberian sembako, tapi kan terbatas. Jadi diberikan stimulus sehingga kesehatan dan pendapatan juga terjamin agar roda perekonomian bergerak,” kata Djaelani.
Pengunjung gerai bahan kebutuhan pangan di mal menurun drastis meski diperbolehkan beroperasi selama PPKM Darurat.
“Pengunjungnya hanya 10-15 persen saja pas PPKM Darurat,” kata Djaelani.
Tak hanya swalayan, penurunan pengunjung juga dirasakan bagi tempat makan yang diperbolehkan berbuka dengan sistem tak makan di tempat (take away).
Hal itu dirasa sangat memberatkan bagi pengusaha apabila nantinya wacana perpanjangan PPKM Darurat jadi diterapkan oleh pemerintah pusat.
Terlebih lagi, para pengusaha disebutnya juga harus membayar beban gaji karyawan yang sementara waktu dirumahkan sejak 3 Juli lalu.
“Berarti kan incomenya kurang, sekarang kalau karyawan dirumahkan kan juga masih dikasih honor belum lagi bayar yang lain. Kalau toko baju sudah tutup total malahan.
Karyawannya pun ya dirumahkan total. Tapi misalnya kayak Matahari, Centro, SnM, ya tutup total, paling hanya 2 orang yang masuk seminggu sekali untuk lihat kondisinya,” tuturnya.
Ia berharap pemerintah bisa memberikan stimulus kepada karyawan yang terdampak untuk meringankan beban pengusaha yang omzetnya menurun drastis akibat ditutupnya beberapa gerai non-esensial.
(SHY)
