Kota Bekasi – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Bekasi secara resmi menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi Tahun 2025–2029 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah dalam rapat Paripurna.
Dalam pandangan akhirnya, Fraksi PKS menekankan pentingnya konsistensi pelaksanaan program pembangunan, reformasi tata kelola pemerintahan, dan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah kota.
Anggota Fraksi PKS DPRD Kota Bekasi, Fendaby Surya Putra, menyampaikan bahwa RPJMD merupakan pengejawantahan janji kampanye kepala daerah terpilih serta menjadi dokumen strategis dalam mewujudkan visi pembangunan lima tahun ke depan.
“RPJMD bukan sekadar dokumen formal, melainkan pedoman konkret pelaksanaan visi dan misi kepala daerah. Janji kampanye tidak akan bermakna tanpa dituangkan secara jelas dalam RPJMD,” ujarnya dalam sidang paripurna DPRD Kota Bekasi, Senin (28/7/2025).
Dorong Kota Bekasi Jadi Model Kota Modern dan Berdaya Saing
Fraksi PKS menekankan pentingnya arah pembangunan yang menjadikan Kota Bekasi sebagai kota jasa dan perdagangan unggulan, yang mampu bersaing secara nasional maupun regional.
PKS mendorong penguatan sektor pendidikan, kesehatan, industri halal, ekonomi kreatif, serta reformasi transportasi publik berbasis integrasi moda.
“Pembangunan sistem transportasi publik yang efisien dan ramah lingkungan adalah kebutuhan mendesak untuk menghadirkan Bekasi sebagai kota modern dan nyaman,” ujar Fendaby.
Disamping itu, Fendaby menyampaikan jika fraksinya mempunyai catatan strategis soal tata kelola, lingkungan, dan digitalisasi.
Misalnya, penguatan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bebas korupsi, melalui reformasi birokrasi dan digitalisasi pelayanan publik.
Kemudian perhatian pada isu lingkungan dan ketahanan iklim, seperti penanganan banjir, pengelolaan sampah berbasis masyarakat, serta pelestarian ruang terbuka hijau.
Tak luput juga soal optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui digitalisasi sistem pajak dan retribusi. PKS bahkan mendorong pertumbuhan PAD minimal 10% per tahun untuk menopang target laju pertumbuhan ekonomi daerah yang ambisius.
Fraksi PKS juga menyoroti kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang terus mencatatkan kerugian, seperti Perseroda Sinergi Patriot dan Mitra Patriot. Evaluasi menyeluruh terhadap keberlanjutan bisnis BUMD dinilai menjadi langkah krusial.
Fokus Pemerataan dan Partisipasi Masyarakat
Fraksi PKS juga meminta pemerintah kota agar menjamin pemerataan pembangunan wilayah, terutama pada area yang minim infrastruktur dasar. Program bantuan Rp100 juta per RW pun dinilai perlu diatur secara rinci untuk menghindari potensi penyalahgunaan anggaran.
Selain itu, PKS mengingatkan agar aspirasi masyarakat dari Musrenbang, forum OPD, dan jaring aspirasi DPRD dapat diakomodasi dalam pelaksanaan tahunan RPJMD melalui RKPD.
Ajakan untuk Menjaga Keberlanjutan Fiskal
Terkait rencana pendanaan non-APBD seperti Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) serta pinjaman daerah, Fraksi PKS menegaskan perlunya kehati-hatian dan pengawasan intensif oleh DPRD. Menurut mereka, setiap langkah harus berdasarkan kajian kelayakan yang matang dan dilandasi peraturan hukum yang memadai.
“Kami menerima Raperda RPJMD untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, dengan harapan seluruh catatan Fraksi PKS menjadi bagian dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang konsisten dan bertanggung jawab,” pungkas Fendaby.
Ikuti Kami di GOOGLE NEWS
Simak berita seputar Bekasi di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Gobekasi.id WhatsApp Channel : https://whatsapp.com/channel/0029VarakafA2pLDBBYbP32t. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.
