Anggota Panitia Pemungutan suara (PPS) di Kelurahan Jatiluhur, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, Jawa Barat, Wahyu Samio Widodo melaporkan tersedatnya honor PPS ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Lapora itu ia layangkan melalui layanan elektronik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (e-PPID), Selasa (28/5/2019).
Ia menjelaskan, dasar pelaporan itu lantaran ia merasa ada kejanggalan dimana honor PPS belum cair periode Mei dan Mei 2019. Padahal, penyelenggaran Pemilu 2019 telah berlalu.
“Ini ada janggalan, seperti ada miss (komunikasi), atau nyangkut (honornya), tapi enggak tau nyangkutnya dimana. Nah saya sudah lapor ke BPK pagi tadi,” kata Wahyu saat dikonfirmasi, Selasa (28/5/2019).
Menurutnya, honor bagi PPS di Kota Bekasi bukan kali ini saja tersendat. Namun kondisi seperti ini kerap dialami para PPS saat Pilkada 2018 lalu.
“Sampai Pemilu 2019 masih sering kesendat (honor). Dan saya sudah bilang teman-teman kalau lapor ke BPK, mereka mendukung agar ada transparansi,” ujar dia.
Ia mengungkapkan jika biaya alat tulis kantor (ATK) yang seharusnya dicairkan setiap bulan juga tersendat. Padahal, laporan sudah dibuat dan dikirmkan ke KPU Kota Bekasi.
Ia berharap kepada pemerintah setempat untuk menindaklanjuti keluahnnya sebagai pengawal Pemilu 2019.
“Kerja kami ini keras dari pagi sampe malam, dan rela di bayar Rp 800 ribu perbulan. Tapi masa honor sekecil itu saja masih tersendat padahal anggaran Pemilu untuk KPU Kota Bekasi kan besar,”pungkasnya.
Respon (1)