Penemuan ratusan kasus baru HIV/AIDS di Kota Bekasi selama tahun 2024 menjadi sorotan serius.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi, melalui Dinas Kesehatan (Dinkes), untuk melakukan langkah pencegahan yang lebih maksimal, terutama dengan menyasar kelompok-kelompok rentan yang berisiko tinggi terinfeksi.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Bekasi, Wildan Fathurrahman, mengungkapkan pentingnya penyuluhan yang lebih intensif dan edukasi mengenai HIV/AIDS kepada kelompok yang rentan, seperti pekerja di tempat hiburan malam, pasangan calon pengantin, serta ibu hamil yang melakukan pemeriksaan kandungan.
“Tentu kalau kita melihat angka dari Dinkes, justru berharap yang dilakukan oleh Dinkes itu adalah melakukan upaya berupa penyuluhan yang maksimal terhadap kelompok-kelompok rawan,” kata Wildan, Rabu (4/12/2024).
Wildan menjelaskan bahwa kelompok rentan seperti pekerja hiburan malam, pasangan calon pengantin, serta ibu hamil yang memeriksakan kandungannya di rumah sakit, berisiko tinggi terjangkit HIV.
Penekanan pada testing HIV yang lebih banyak untuk kelompok ini dianggap sangat penting sebagai langkah pencegahan.
“Testingnya tentu lebih banyak ke kelompok rentan, yang berada di tempat hiburan malam, kedua mereka yang mau melaksanakan pernikahan,” ujarnya.
Menurut Wildan, penyebab utama penyebaran HIV/AIDS di kelompok rentan ini adalah perilaku seks bebas tanpa pelindung dan penggunaan jarum suntik secara bergantian.
Oleh karena itu, langkah pencegahan yang tepat sangat diperlukan untuk menekan angka kasus yang ada.
“Kita harap kan zero kasus. HIV/AIDS ini persoalan seumur hidup dan mungkin yang lama gak akan hilang, justru ini menjadi beban. Berapapun angka kasus perlu ditangani,” kata Wildan menegaskan pentingnya penanganan yang serius terhadap HIV/AIDS.
Selain itu, Wildan juga mengusulkan pentingnya kolaborasi dengan berbagai pihak, seperti pemuka agama dan tokoh masyarakat, dalam upaya pencegahan HIV/AIDS.
Pendekatan berbasis agama dan masyarakat dianggap efektif untuk meningkatkan kesadaran dan pengawasan terhadap penyebaran virus ini.
“Termasuk melibatkan tokoh masyarakat dan agama. Pendekatan keagamaan ini menjadi penting, sebagai peningkatan pengawasan,” ujarnya.
Wildan juga mengingatkan agar Pemkot Bekasi memberikan perhatian yang lebih besar terhadap program-program yang dijalankan oleh Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kota Bekasi.
Ia menilai bahwa perhatian terhadap KPA masih lemah dan perlu penguatan, baik dari sisi anggaran maupun dukungan dalam penanganan kasus HIV/AIDS yang terus meningkat.
“Kita mendorong perlu ada penguatan KPA, perhatian KPA masih lemah, perlu peningkatan dengan keseimbangan terhadap penanganan kasus yang serius,” ungkap Wildan.
HIV/AIDS menjadi persoalan kesehatan yang sangat serius, dan untuk itu, penanganan dan pencegahan yang komprehensif diperlukan agar angka kasus di Kota Bekasi dapat ditekan, dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat, pemerintah, dan organisasi terkait.
Ikuti Kami di GOOGLE NEWS
Simak berita seputar Bekasi di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Gobekasi.id WhatsApp Channel : https://whatsapp.com/channel/0029VarakafA2pLDBBYbP32t. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.
