Ikatan Pemuda Minang Kota Bekasi, Jawa Barat meminta kepada seluruh lembaga negara hadir dan melakukan tindakan dari tragedi yang terjadi di Wamena.
Sekretaris Umum IPM Kota Bekasi, Intan Sari Genie mengatakan jika terdapat sejumlah warga minang atau Sumatra Barat yang menjadi korban dalam tragedi berdarah di Wamena.
Dalam catatan kerusuhan pada, Senin (23/9/2019) lalu di Wamena, menyebabkan 32 orang meninggal, 67 orang luka-luka.
Selain itu, terdapat ratusan rumah, ruko, serta kantor pemerintahan dibakar dan dirusak massa, termasuk kendaraan roda empat dan roda dua.
Intan menyayangkan adanya kerusuhan yang terjadi hingga banyak korban berjatuhan khususnya orang Minang.
“Selama ini orang Minang tidak pernah menganggu ataupun melakukan perbuatan-perbuatan yang aneh dimanapun orang minang berada,” kata dia, Kamis (3/10/2019) kepada wartawan.
Menurutnya, insiden kerusuhan atau tragedi berdarah di Wamena ini menjadi preseden buruk. Ia meminta agar negara hadir dan mengatasi permasalahan yang terjadi di Wamena.
“Ini untuk menjaga persatuan Indonesia yang tekenal dengan kasih sayang dan persaudaraan, tidak membeda-bedakan suku, agama dan ras. Sehingga dimana masyarakat minang berada juga tetap aman,” ujar Intan.
Ia menekankan kepada pemerintah agar menindak aktor dalam aksi kerusuhan yang terjadi di Wamena hingga menyebabkan banyak korban berjatuhan.
“Kami orang Minangkabau ingin selalu hidup damai dan berkontribusi positif di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia,” imbuhnya.
Ia mengungkapkan ada beberapa tuntutan dari IPM terhadap pemerintah. Pertama, mencabut gelar adat sako Gubernur Papua, Lucas Enembe.
Kedua, Presiden, Kapolri, BIN, Menkopolhukam, Panglima TNI harus memastikan jaminan keamanan kepada orang Minangkabau di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Ketiga, meminta pemerintah untuk meminta maaf secara terbuka kepada seluruh masyarakat Sumatera Barat. Keempat, Menumpas teroris yang telah mengacaukan keamanan nasional di Papua dan Papua Barat.
Kelima, Meminta pemerintah menanggung seluruh kerugian materil dan imateril yang di peroleh masyarakat Minangkabau di Papua.
Sebagai informasi, beberapa waktu lalu, Panglima Daerah Militer XVII/Cenderawasih Mayor Jenderal Herman Asaribab telah mengunjungi Wamena untuk meninjau langsung, sekaligus meredam hoaks di tengah masyarakat yang bisa memicu gejolak lanjutan.
Ia datang bersama para Ketua Komunitas suku Nusantara. Dalam kunjungannya Herman mengajak agar masyarakat untuk lebih bijak dalam menyikapi peristiwa dan berita bohong atau hoaks yang terjadi di Papua.
Herman menjelaskan kunjungan ini sekalian dilakukan untuk mengendalikan situasi keamanan di Papua agar kehidupan masyarakat tetap berjalan dengan baik.
Oleh karena itu ia meminta kepada masyarakat bisa mempercayakan kasus yang dihadapi Papua kepada pemerintah. Pada akhirnya Putra asli Papua itu juga berharap kepada masyarakat untuk turut menjaga persatuan dan kesatuan Bangsa Indonesia.
Sementara, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal Dedi Prasetyo mengungkapkan setidaknya 3.000 penduduk Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua, masih mengungsi ke Jayapura dampak kerusuhan di wilayah mereka.
Titik-titik penampungan yang dipakai untuk mengungsi di Jayapura antara lain adalah gedung Mapolres, Komando Distrik Militer, dan beberapa rumah ibadah setempat.
Polda Papua pun menggelar pemulihan trauma kepada anak-anak. Salah satunya di halaman SD YPPK Santo Stevanus, Kampung Wouma, Wamena.
