Salah satu Ketua Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Gibas, Deni M Ali menampik tudingan beberapa pihak yang menyebut aksi Ormas adalah premanisme.
Hal ini mencuat ketika aksi Ormas gabungan di sebuah SPBU Rawalumbu, Kota Bekasi, Jawa Barat, viral di media sosial. Dalam video itu disebut-sebut Pemerintah Kota Bekasi membiarkan Ormas melakukan aksi premanisme terhadap gerai minimarket dengan meminta jatah parkir.
Deni memastikan bahwa dalam video yang beredar memang hanya ungkapan spontan beberapa anggota yang tersulut emosi. Namun, dirinya membantah tidak minta jatah parkir.
“Ini kita mau membantu dan mengawal kebijakan pak wali kota melalui Bapenda terkait retribusi parkir on street,” ungkap Deni, Selasa (5/11/2019).
Deni menolak dirinya dan organisasi yang ia pimpin disebut preman. Bahkan, dengan diberikan surat tugas parkir beberapa waktu, Ia memprediksi pendapatan pajak parkir bisa mencapai Rp 2,5 miliar dalam satu tahun.
“Kami Ormas bukan preman tolong digarisbawahi,” kata dia.
Sebelumnya diberitakan, video permintaan Ormas untuk mengelola parkir di seluruh minimarket di Kota Bekasi ramai di media sosial. Dalam video berdurasi tujuh menit itu ormas meminta pihak pengelola memberikan pengelolaannya kepada mereka.
Bukan itu saja, video yang diunggah pada saat unjuk rasa pada 23 September 2019 di depan SPBU Rawalumbu Kota Bekasi, terkesan mendesak pihak pengelola untuk bisa bekerja sama menarik parkir di tiap-tiap minimarket.
Video itu menceritakan pihak ormas meminta kepada pengusaha minimarket untuk memberikan lahan parkirnya dikelola oleh ormas. Masih di video itu juga sejumlah pejabat pemerintah Kota Bekasi bersama pengelola dan pihak kepolisian menemui para pengunjuk rasa.
Di situ, perwakilan Pemerintah Kota Bekasi mengamini permintaan para ormas untuk mengelola parkir. Hanya saja semua itu diserahkan ke pihak pengelola. Di tengah keramaian pengunjuk rasa, pihak pengelola tampak gugup dan hanya bisa pasrah mengatakan tetap ingin bekerjasama.
Kepolisian Resort Metropolitan Bekasi Kota tengah mendalami keterlibatan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bekasi soal permintaan Ormas meminta jatah parkir di setiap gerai minimarket.
“Yang kami luruskan tadi dikatakan ada surat tugas. Surat tugas akan kami dalami tersendiri. Dan itu akan masuk ranah penyelidikan di krimsus (kriminal khusus), juga terkait (Kepala Bapenda) akan kami dalami,” kata Kasatreskrim Polres Metro Bekasi Kota, Kompol Arman.
Arman menegaskan terkait video viral yang beberapa hari lalu saat unjuk rasa di SPBU, pihak kepolisian tegas tidak mentolelir sedikitpun aksi premanisme. Dengan demikian, ia tidak menampik adanya penetapan tersangka dalam kasus ini.
“Perlu saya tegaskan, di Bekasi Kota tidak mentolerir sedikit pun aksi premanisme. Polres Metro Bekasi Kota tidak mentolerir aksi premanisme bentuk apa pun juga. Iya untuk adanya tersangka kan lagi kami dalami,” tegas Arman.
Pendalam kasus ini dilatarbelakangi karena penyidik mencium aroma intimidasi terhadap pihak yang diminta dalam hal ini minimarket.
“Memang di video tersebut terkesan ada intimidasi. Namun kami akan coba dalami dan masih lidik memang apakah ada unsur tindak pidana yang terjadi atau tidak,” paparnya.
