Lantik 60 PPK, Ketua KPU Bekasi Harapkan Tahapan Pemilu 2024 Berjalan dengan Jujur dan Adil

Penandatanganan integritas secara simbolis oleh perwakilan PPK disaksikan oleh Plt Wali Kota Bekasi Tri Adhianto, Ketua KPU Kota Bekasi Nurul Sumarheni dan Forkopimda, Rabu (4/1/2023). Foto: Gobekasi.id
Penandatanganan integritas secara simbolis oleh perwakilan PPK disaksikan oleh Plt Wali Kota Bekasi Tri Adhianto, Ketua KPU Kota Bekasi Nurul Sumarheni dan Forkopimda, Rabu (4/1/2023). Foto: Gobekasi.id

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bekasi melantik 60 Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Balai Patriot Kantor Pemerintah Kota Bekasi, Rabu (4/1/2023).

Pelantikan PPK dihadiri Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Bekasi Tri Adhianto dan jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) serta Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kota Bekasi.

Ketua KPU Kota Bekasi, Nurul Sumarheni menyebutkan bahwa memontum menghadapi Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 menjadi sangat krusial bagi penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU.

“Dengan dilantiknya badan Ad hoc PPK menandai penedelegasian teknis pemilihan di tingkat kecamatan. Harapannya adalah agar Pemilu berjalan dengan jujur dan adlil,” kata Nurul kepada gobekasi.id.

Ia menjelaskan, proses seleksi PPK sudah melalui jalan panjang dan berliku. Setidaknya, sejak dibuka pendaftaran pada dua bulan lalu, terdapat 887 peserta yang mendaftar.

60 PPK yang kekinian dilantik adalah mereka yang terbaik dari proses penjaringan. Para PPK itu juga diyakini Nurul mempunyai wawasan kebangsaan yang cukup baik, juga demikian memiliki kemampuan di simpul – simpul wilayah dalam penyelenggaraan Pemilu.

“Saya hanya bisa berpesan kepada teman – teman PPK bahwa tugas mereka sangat penting. Sehingga, menjaga kode etik sebagai penyelenggara pemilu adalah hal yang wajib dilakukan,” ucap Nurul.

Nurul juga meminta kepada 60 PPK agar segera melakukan rapat pleno untuk memutuskan ketua dan anggota serta pembagian divisi dalam waktu dekat. Hal ini menyusul lantaran Bimbingan Teknis (Bimtek) terhadap PPK akan segera dilkakukan oleh KPU.

Penandatanganan integritas secara simbolis oleh perwakilan PPK disaksikan oleh Plt Wali Kota Bekasi Tri Adhianto, Ketua KPU Kota Bekasi Nurul Sumarheni dan Forkopimda, Rabu (4/1/2023). Foto: Gobekasi.id
Penandatanganan integritas secara simbolis oleh perwakilan PPK disaksikan oleh Plt Wali Kota Bekasi Tri Adhianto, Ketua KPU Kota Bekasi Nurul Sumarheni dan Forkopimda, Rabu (4/1/2023). Foto: Gobekasi.id
Foto bersama PPK dan jajaran KPU Kota Bekasi beserta Forkopimda. Foto: Gobekasi.id
Foto bersama PPK dan jajaran KPU Kota Bekasi beserta Forkopimda. Foto: Gobekasi.id

“Saya harap pada esok hari PPK sudah melakukan Pleno, sehingga terbentuk ketua dan anggota. Yang paling penting adalah jangan sampai ada deadlock, untuk mengejar waktu Bimtek,” kata dia.

Nurul Sumarheni juga mengabarkan kepada warga masyarakat Kota Bekasi bahwa saat ini KPU akan kembali membuka pendaftaran Pantia Pengurusan Suara (PPS) yang akan tersebar di 56 kelurahan dari 12 kecamatan Kota Bekasi.

“Perekrutan PPS akan kami buka untuk umum terhitung tes tertulis pada tanggal 9 Januari dan akan dilakukan pelantikan pada 17 Januari 2022,” ujarnya mengabarkan.

Sementara itu, Plt Wali Kota Bekasi Tri Adhianto Tjahyono berharap agar proses tahapan pemilu yang sedang berjalan dengan tertib.

Orang nomor satu di Kota Bekasi ini meminta agar KPU Kota Bekasi untuk secara intens melakukan komunikasi yang baim dengan Pemerintah Kota Bekasi, juga dengan Polres Metropolitan Bekasi Kota dan Dandim 05/07 Bekasi.

Hal ini tak lain untuk menjaga kondusifitas penyelenggaran Pemilu 2024 yang berintegritas. Tri juga mengucapkan selemat kepada 60 PPK yang terpilih hingha sampai proses pelantikan ini.

“Mari sama – sama kita jalankan demokrasi dengan baik, dengan jujur, semua kita lakukan dan persembahkan buat negara. Kita jalankan Pancasila dengan sebaik-baiknya,” kata Tri Adhianto.

Tri juga memberikan catatan kepad KPU Kota Bekasi bahwa demokrasi dan penyelenggaraan Pemilu bisa berjalan baik jika antusias masyarakat untuk datang ke TPS tinggi.

“Makanya sangat diperlukan sosialisasi. Pentingnya komunikasi kolaborasi secara instensiv antara KPU dengan Pemerintah Kota Bekasi itu sangat tinggi. Tidak bisa satu badan berjalan sendiri – sendiri. Apa yang menjadi fasilitas dan kebutuhan untuk capaian tugas keberhasilan sangat diperlukan. Dan yang perlu ditiru oleh PPK juga adalah bagaimana hubungan Forkopimda Kota Bekasi yang begitu baik, itu harus juga diturunkan ke tingkat bawah,” tandas Tri.

Respon (1)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *