Ketua Forum Komunikasi Intelektual Muda Indonesia (Forkim), Mulyadi, menyoroti rendahnya tingkat partisipasi pemilih pada Pilkada 2024 Kota Bekasi.
Ia mengingatkan agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak menghindar dari tanggung jawab dan tidak “cuci tangan pakai air kotor” terkait masalah tersebut.
Menurut Mulyadi, KPU seharusnya berani mengakui kegagalannya dalam meningkatkan partisipasi pemilih, alih-alih mengalihkan kesalahan kepada faktor eksternal seperti ketidakpedulian masyarakat atau musibah alam.
Ia menilai bahwa rendahnya partisipasi bukan hanya disebabkan oleh faktor tersebut, tetapi juga oleh kinerja buruk KPU Kota Bekasi dan pemerintah daerah dalam sosialisasi kepada masyarakat.
“Saat KPU mengakui tanggung jawab atas rendahnya partisipasi pemilih, hal itu lebih mudah diterima publik daripada mereka mencoba untuk melemparkan beban kepada lembaga lain yang dianggap tidak kompeten,” kata Mulyadi.
Mulyadi juga mengkritik minimnya peran aktif pejabat, termasuk Pj Wali Kota Bekasi Gani dan KPU Kota Bekasi, dalam melibatkan pengurus RT/RW untuk mendorong warganya berpartisipasi dalam pemilu.
Ia menilai bahwa alokasi anggaran yang besar seharusnya dapat menghasilkan tingkat partisipasi yang lebih tinggi, bukan malah menciptakan kesuksesan administratif belaka.
“Anggaran besar yang dialokasikan seharusnya bisa menghasilkan partisipasi yang optimal. Jika ini hanya berakhir pada kesuksesan administratif, jelas ada yang salah dalam pelaksanaannya,” ujar Mulyadi.
Mulyadi juga mencurigai ada kemungkinan bahwa rendahnya partisipasi pemilih ini disengaja, meskipun ia menegaskan pentingnya evaluasi menyeluruh oleh KPU, Bawaslu, dan pemerintah daerah untuk memperbaiki sistem pemilu di masa depan.
Diketahui. partisipasi pemilih pada Pilkada Kota Bekasi tercatat hanya mencapai 55,05 persen, yang menurut Mulyadi, sangat memprihatinkan dan memerlukan perhatian serius dari semua pihak terkait.
