Minimnya netralitas pejabat Pemerintah Kota Bekasi dalam Pilkada 2024 menjadi sorotan. Sekitar 80 persen pejabat diduga membangun afiliasi dengan salah satu kandidat.
“Saya lihat kemarin hampir 80 persen pejabat eselon II, eselon III, camat, sekcam, lurah, bahkan pejabat BUMD mengarahkan dukungan kepada salah satu kandidat yang dianggap akan menang,” ujar Rudi Hartono, analis politik Kota Bekasi, Selasa (18/2/2025).
Rudi menjelaskan bahwa polarisasi dukungan yang terjadi di kalangan pejabat mirip dengan fenomena “bedol desa,” yang dipicu oleh hasil survei dari lembaga-lembaga survei saat Pilkada.
“Mengetahui kandidat nomor 01 memiliki hasil survei yang bagus, para pejabat secara diam-diam melakukan kampanye terselubung di lingkungan kerja mereka untuk mendukung 01. Sebaliknya, mereka juga membangun kampanye ‘Asal Bukan Tri’ (ABT),” paparnya.
Tak hanya itu, alumni Universitas Islam Empat Lima (UNISMA) Kota Bekasi ini juga menyoroti bagaimana di berbagai forum virtual, pejabat pemerintahan membangun narasi kesukuan demi mendukung calon tertentu dan mempertahankan jabatan mereka.
“Mentalitas pejabat dan abdi negara sangat menyedihkan. Tidak hanya tidak netral, mereka bahkan membangun narasi kesukuan. Namun, pejabat yang benar-benar berasal dari suku tersebut justru bersikap netral,” tegas Rudi.
Lebih lanjut, Rudi menilai para pejabat Pemkot Bekasi telah melakukan tindakan yang mencerminkan pengkhianatan terhadap Tri Adhianto. Mirisnya, banyak di antara mereka merupakan pejabat yang diangkat saat Tri menjabat sebagai Plt maupun Wali Kota Bekasi.
Ia pun menegaskan bahwa Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi terpilih harus segera mereposisi dan melakukan penilaian ulang terhadap loyalitas pejabat di lingkungan Pemkot Bekasi.
“Kedepannya, Wali Kota harus melakukan evaluasi total terhadap para pejabatnya. Pejabat yang akan datang harus mampu menjabarkan visi dan misi Wali Kota Bekasi dengan baik,” kata Rudi.
Menurutnya, pejabat pemerintahan ibarat awak kapal besar yang diberi amanah untuk menjalankan tugas dengan tanggung jawab penuh.
“Ibarat kapal yang tengah berlayar, negara adalah kapalnya, dan pejabat adalah awak yang terpilih untuk membawa kapal itu ke tujuan yang diharapkan. Mereka harus memiliki komitmen dan dedikasi tinggi agar kapal ini mencapai tujuannya. Jangan sampai kapal bernama NKRI tenggelam hanya karena perilaku pejabat yang tidak beretika,” pungkasnya.
Ikuti Kami di GOOGLE NEWS
Simak berita seputar Bekasi di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Gobekasi.id WhatsApp Channel : https://whatsapp.com/channel/0029VarakafA2pLDBBYbP32t. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.
