Banjir yang melanda Kota Bekasi pada awal Maret 2025 menyebabkan kerugian sementara diperkirakan mencapai lebih dari Rp100 miliar. Kerugian tersebut mencakup kerusakan infrastruktur, aset, dan sektor pendidikan milik pemerintah.
Angka ini jauh melebihi alokasi Belanja Tak Terduga (BTT) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bekasi 2025 yang hanya sebesar Rp65,3 miliar.
Berdasarkan data yang dihimpun dari DPRD Kota Bekasi, kerugian akibat banjir meliputi infrastruktur Rp101 miliar, aset Rp585 juta dan sektor pendidikan Rp23 miliar.
Selain itu, sebanyak 26.887 rumah warga di delapan kecamatan terdampak banjir.
Meskipun genangan air di 120 titik lokasi banjir telah surut dan sebagian besar warga yang mengungsi telah kembali ke rumah mereka, proses pemulihan masih membutuhkan waktu dan biaya yang signifikan.
Untuk menangani dampak banjir, semua komisi di DPRD Kota Bekasi menggelar rapat koordinasi dengan 11 Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Rapat ini membahas upaya penanganan banjir sejak 4 Maret 2025, termasuk penerbitan Keputusan Wali Kota mengenai status tanggap darurat bencana, yang memungkinkan penggunaan BTT untuk penanganan banjir.
Ketua Komisi II DPRD Kota Bekasi, Latu Har Hary, menyatakan bahwa alokasi BTT saat ini tidak mencukupi kebutuhan pemulihan.
“Masalahnya, BTT yang dialokasikan hanya Rp65,3 miliar, sementara kebutuhannya luar biasa besar,” ujarnya.
DPRD Kota Bekasi telah merekomendasikan beberapa langkah prioritas untuk pemulihan pasca banjir, antara lain:
Perhitungan Kerugian Menyeluruh: Pemkot Bekasi diminta menghitung kerugian secara detail, yang akan ditindaklanjuti oleh Badan Anggaran (Banggar) DPRD.
Pemulihan Sektor Publik, prioritas yang diberikan pada perbaikan bangunan sektor publik seperti sekolah dan puskesmas agar pelayanan dasar dapat segera pulih.
Bantuan difokuskan pada sektor pendidikan, kesehatan, pangan, dan infrastruktur, termasuk renovasi rumah yang rusak parah.
Rekomendasi pengadaan perahu karet di setiap kelurahan rawan banjir, mobil pemadam kebakaran dengan fasilitas lengkap, serta kendaraan untuk suplai air.
Mengingat besarnya kebutuhan anggaran, Latu berharap bantuan tidak hanya berasal dari APBD Kota Bekasi, tetapi juga dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
“Kalau anggaran dari Kota Bekasi bisa mencakup sebagian kebutuhan, kita berharap tambahannya bisa diberikan dari pemerintah pusat maupun provinsi,” ungkapnya.
Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA) Kota Bekasi memperkirakan kerugian di sepanjang aliran Kali Bekasi mencapai Rp65 miliar, termasuk kerusakan jembatan dan titik-titik longsor.
Kerusakan di DAS Kali Bekasi menjadi kewenangan pemerintah pusat melalui Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC).
Untuk penanganan jangka panjang, DBMSDA Kota Bekasi berencana melakukan normalisasi kali, yang meliputi pengerukan sedimentasi, perbaikan tanggul, perbaikan pintu air, pembebasan sempadan sungai, pengadaan pompa, peningkatan drainase dan pembuatan kolam retensi.
Kepala DBMSDA Kota Bekasi, Aceng Solahudin, menegaskan pentingnya koordinasi dengan pemerintah daerah lain di sekitar Kota Bekasi.
“Pasti harus kita lakukan, karena kalau melihat arahan gubernur, penanganan harus dilakukan dari hulu ke hilir,” tambahnya.
Dengan langkah-langkah yang telah direncanakan, diharapkan pemulihan pasca banjir di Kota Bekasi dapat berjalan efektif dan masyarakat terdampak segera mendapatkan bantuan yang dibutuhkan.
DPRD Kota Bekasi akan terus memantau pelaksanaan rekomendasi yang telah disepakati untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penanganan bencana ini.
“Kami berharap rekomendasi ini bisa segera dilaksanakan oleh Pemkot Bekasi agar pemulihan dapat berjalan dengan baik,” pungkas Latu Har Hary.
Ikuti Kami di GOOGLE NEWS
Simak berita seputar Bekasi di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Gobekasi.id WhatsApp Channel : https://whatsapp.com/channel/0029VarakafA2pLDBBYbP32t. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.
