Bekasi – Pemerintah Kabupaten Bekasi resmi mematok standar tinggi dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Jawa Barat untuk tahun anggaran 2027.
Terdapat 10 program prioritas yang diajukan Pemkab Bekasi. Penekannya membenahi layanan dasar yang selama ini menjadi keluhan klasik masyarakat: kesehatan, jalan lingkungan, dan darurat sampah.
Plt. Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja, menegaskan bahwa usulan ini bukan sekadar daftar keinginan, melainkan kebutuhan mendesak yang telah dikaji secara matang.
Salah satu poin krusial yang dibawa ke meja provinsi adalah pengembalian skema pembiayaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan. Pemkab Bekasi mendorong diberlakukannya kembali aturan sesuai Pergub Tahun 2015.
“Kami mengusulkan kembali skema 40 persen ditanggung Provinsi dan 60 persen oleh Pemerintah Daerah. Ini penting agar fiskal daerah bisa lebih fleksibel untuk membiayai program pembangunan lainnya tanpa mengorbankan jaminan kesehatan warga,” ujar Asep dikutip dari keterangannya, Jumat (17/4/2026).
Langkah ini dinilai strategis mengingat beban anggaran kesehatan Kabupaten Bekasi terus meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk.
Di sektor infrastruktur, Pemkab Bekasi tidak hanya fokus pada jalan protokol. Pembangunan jalan lingkungan sepanjang 38 kilometer menjadi sasaran utama di tahun 2027.
Infrastruktur ini dianggap sebagai urat nadi ekonomi mikro yang berdampak langsung pada mobilitas warga di tingkat RT/RW.
Sejalan dengan itu, intervensi terhadap kesejahteraan sosial dilakukan melalui program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu).
Sebanyak 420 unit rumah ditargetkan mendapat renovasi dengan nilai stimulan sebesar Rp40 juta per unit, angka yang diharapkan cukup signifikan untuk mengubah kualitas hidup keluarga prasejahtera di Bekasi.
Isu lingkungan, khususnya pengelolaan sampah, mendapat porsi inovatif. Pemkab Bekasi mulai beralih dari pola konvensional ke teknologi Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL).
Guna mendukung transisi ini, penguatan di hulu juga dilakukan dengan pengajuan 6 Unit Dump Truck baru untuk memperluas jangkauan layanan kebersihan.
Selain itu juga penerapan teknologi PSEL guna mengurangi beban di TPA Burangkeng yang kian kritis.
Untuk memastikan pembangunan tidak hanya berpusat di perkotaan, Pemkab Bekasi mengusulkan bantuan operasional sebesar Rp200 juta per desa untuk 179 desa yang tersebar di wilayah Kabupaten Bekasi.
Dana ini dialokasikan khusus untuk memperkuat kapasitas pelayanan dan mempercepat eksekusi program mandiri di tingkat desa.
“Sinergi adalah kunci. Kami akan terus mengawal usulan ini agar masuk dalam prioritas pembangunan provinsi Jabar 2027. Masyarakat Bekasi butuh realisasi nyata, bukan sekadar rencana,” pungkas Asep.
Ikuti Kami di GOOGLE NEWS
Simak berita seputar Bekasi di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Gobekasi.id WhatsApp Channel : https://whatsapp.com/channel/0029VarakafA2pLDBBYbP32t. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.
