Bekasi – Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bekasi resmi tancap gas dalam menggelar draf hajatan besar berskala makro. Sebanyak 2.312 petugas sensus dikerahkan ke lapangan untuk menyukseskan pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE) 2026 yang tersebar di seluruh pelosok wilayah Kabupaten Bekasi.
Guna memastikan akurasi data di tingkat akar rumput, ribuan personel tersebut dibagi ke dalam dua draf penugasan khusus, yakni meliputi 2.044 Petugas Lapangan Sensus (PPL) sebagai garda terdepan wawancara dan 268 Pemeriksa Lapangan Sensus (PML) yang bertindak sebagai tim verifikator dokumen.
Kepala BPS Kabupaten Bekasi, Krido Saptono, menjelaskan bahwa grafik pergerakan SE 2026 sebetulnya sudah mulai bergulir sejak 15 Juni lalu dan dicanangkan berakhir pada penghujung Agustus 2026 mendatang.
“Progres sampai saat ini kita sudah mencapai sekitar 32% untuk pencacahan lapangannya. Alhamdulillah pelaksanaannya masih terus berjalan sesuai jalur (on the track) oleh para petugas di lapangan,” ujar Krido Saptono usai menghadiri draf Pencanangan Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Gedung Bupati Bekasi, Rabu (8/7/2027).
Krido membeberkan bahwa draf utama dari mega-proyek statistik sepuluh tahunan ini adalah untuk memetakan klaster kekuatan ekonomi daerah secara riil. SE 2026 menyasar seluruh draf unit usaha tanpa terkecuali, mulai dari sektor pertanian modern, industri jasa, perhotelan, ekosistem ekonomi digital, hingga warung kelontong dan sektor riil lainnya.
Hasil olah data sensus ini nantinya akan dikonversi menjadi draf draf kebijakan strategis bagi pemerintah dalam merancang stimulus ekonomi, baik untuk korporasi skala besar maupun program pembinaan UMKM agar naik kelas.
Sejauh ini, BPS membidik target draf basis data awal sebanyak 282.000 unit usaha di Bekasi. Kendati demikian, Krido memprediksi kurva angka tersebut akan terus menggemuk seiring masifnya pertumbuhan bisnis baru di kawasan penyangga ibu kota ini.
“Dari target 282 ribu ini, kemungkinan jumlah ini bisa saja bertambah seiring usaha-usaha baru yang bermunculan, termasuk usaha rumahan (home industry) yang ada di sekitar kita,” terangnya.
Demi mendongkrak efisiensi dan menyiasati draf kesibukan para pelaku usaha, BPS menerapkan dua formula metode pendataan yang adaptif.
Seperti Computer Assisted Web Interviewing (CAWI), metode pengisian formulir mandiri secara elektronik yang dikirimkan via email. Formula ini dikhususkan bagi manajemen perusahaan raksasa di kawasan industri agar tidak mengganggu operasional pabrik.
Sementara Computer Assisted Personal Interviewing (CAPI) merupakan metode jemput bola door-to-door oleh petugas lapangan dengan memanfaatkan aplikasi gawai (HP) saat mewawancarai pedagang pasar dan UMKM.
Guna meminimalkan kesalahan input di draf lapangan, seluruh petugas dipastikan telah lulus draf karantina pelatihan intensif selama 5 hari (2 hari daring dan 3 hari tatap muka) yang tersebar di delapan Training Center (TC) dalam 3 gelombang.
Menyikapi draf isu miring dan hoaks yang beredar di media sosial, Krido dengan tegas menepis kekhawatiran para pelaku usaha yang takut draf data sensus ini bocor ke draf dirjen pajak.
Ia menjamin seluruh draf informasi finansial dan dapur perusahaan yang dibeberkan kepada petugas dilindungi oleh payung hukum yang sangat ketat, yakni amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik yang mewajibkan negara menjaga kerahasiaan data responden.
“Kami konfirmasi bahwa Sensus Ekonomi tidak ada kaitannya dengan pajak. Jadi masyarakat dan pelaku usaha tidak perlu takut untuk memberikan data yang benar sesuai kondisi di lapangan. Seluruh informasi yang disampaikan dijamin kerahasiaannya. Berikanlah gambaran yang sebenarnya, karena data yang akurat akan menghasilkan kebijakan yang tepat sasaran,” tegas Krido menyudahi draf keterangannya.
Ikuti Kami di GOOGLE NEWS
Simak berita seputar Bekasi di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Gobekasi.id WhatsApp Channel : https://whatsapp.com/channel/0029VarakafA2pLDBBYbP32t. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.
