Kota Bekasi — Legislator Kota Bekasi, Tanti Herawati, menyoroti penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk sektor pendidikan yang dinilai belum efektif.
Meskipun serapan anggaran tergolong tinggi, kondisi sarana dan prasarana pendidikan di Kota Bekasi masih banyak yang memprihatinkan.
Politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang akrab disapa Hera ini mengungkapkan, pada tahun 2024, alokasi anggaran untuk Dinas Pendidikan Kota Bekasi mencapai Rp1,9 triliun atau sekitar 29,6 persen dari total APBD Kota Bekasi sebesar Rp6,3 triliun.
“Ternyata di lapangan hasilnya belum sepenuhnya memenuhi harapan masyarakat. Faktanya, masih banyak fasilitas pendidikan di Kota Bekasi yang kondisinya memprihatinkan,” ujar Hera, Anggota Komisi IV DPRD Kota Bekasi, Selasa (17/6/2025).
Sarana Rusak dan Distribusi Anggaran Tidak Merata
Ketua DPD PSI Kota Bekasi ini mencontohkan kondisi sejumlah sekolah di Kecamatan Pondokmelati, di mana meja dan kursi belajar mengalami kerusakan.
Ia menyebut, hal ini disebabkan oleh kualitas material yang rendah serta minimnya perawatan rutin.
“Ini artinya ada distribusi anggaran yang tidak merata. Karena meski total anggaran tinggi, tapi alokasi untuk pemeliharaan sarana belum menjangkau semua titik rawan,” katanya.
Kekurangan Guru dan Beban Kerja Berlebih
Tak hanya infrastruktur, Hera juga menyoroti kekurangan tenaga pengajar di tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri.
Menurutnya, kondisi ini berdampak pada beban kerja guru yang berlebihan, sehingga berpotensi menurunkan kualitas proses belajar-mengajar.
Capaian Fisik Rendah dan Kelebihan Bayar Miliaran Rupiah
Berdasarkan data dari Sistem Pelaporan Pembangunan (Simpelbang), Hera mengungkap bahwa capaian fisik Dinas Pendidikan hanya mencapai 0,84 persen, meskipun realisasi keuangan sudah mencapai Rp1,68 triliun.
Ia juga mengkritisi adanya temuan kelebihan bayar sebesar Rp7,05 miliar dalam pengadaan barang tahun anggaran 2023.
“Ini perlu dicermati, karena jelas menunjukkan ketimpangan antara penyerapan anggaran dan hasil nyata,” tegas Hera.
Hera meminta agar Pemerintah Kota Bekasi melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem perencanaan dan pengawasan anggaran pendidikan.
Ia menegaskan, transparansi dan pemerataan dalam penggunaan anggaran harus menjadi prioritas demi peningkatan mutu pendidikan di Kota Bekasi.
Ikuti Kami di GOOGLE NEWS
Simak berita seputar Bekasi di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Gobekasi.id WhatsApp Channel : https://whatsapp.com/channel/0029VarakafA2pLDBBYbP32t. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.
